Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik Diklaim Rampung 2,5 Tahun, Kapan Mulainya?

SuaraSumbar.id - Flyover Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dengan Solok, Sumatera Barat (Sumbar), diperkirakan selesai dalam waktu 2,5 tahun.

Proyek jembatan layang ini bertujuan meningkatkan konektivitas dan mengurangi risiko kecelakaan di jalur ekstrem tersebut.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya (HK), Adjib Al Hakim mengatakan, proyek senilai Rp 2,793 triliun itu akan memasuki masa konstruksi selama 2,5 tahun dan dioperasikan selama 10 tahun setelahnya.

“Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas di jalur Padang-Solok yang terkenal curam dan berisiko kecelakaan,” ujar Adjib, dikutip dari Antara, Senin (24/3/2025).

Proyek ini akan dikerjakan oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (PT HPSL), yang merupakan konsorsium antara Hutama Karya dengan kepemilikan 55 persen dan Hutama Karya Infrastruktur sebesar 45 persen.

Pembangunannya mencakup jalan layang sepanjang 2,774 kilometer serta pemeliharaan selama masa operasional.

Selain meningkatkan keselamatan berkendara, Flyover Sitinjau Lauik diharapkan mempercepat mobilitas warga dan mempermudah akses menuju fasilitas umum di Sumatera Barat.

Jalur ini juga akan membuka akses lebih luas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Singkarak dan Lembah Harau.

“Selain mempersingkat waktu tempuh, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan sektor pariwisata Sumatera Barat, melancarkan distribusi barang dan logistik, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,” kata Adjib.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rachman Arief Dienaputra menyatakan proyek ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik bertujuan untuk meningkatkan keselamatan berkendara di tikungan Panorama I yang rawan kecelakaan,” ujarnya.

Dengan rampungnya proyek ini, diharapkan konektivitas antarwilayah di Sumatera Barat semakin lancar, ekonomi daerah tumbuh pesat, serta efisiensi logistik dapat tercapai.

Pembebasan Hutan Lindung

Pembebasan lahan kawasan hutan lindung untuk proyek pembangunan Flyover Sitinjau Lauik masih dalam proses di Kementerian Kehutanan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat (Sumbar), Medi Iswandi mengatakan, Gubernur Sumbar Mahyeldi, telah menandatangani rekomendasi dan meneruskannya ke Kementerian Kehutanan pada 1 Februari 2024.

"Gubernur sudah menandatangani rekomendasi yang diteruskan kepada Kementerian Kehutanan pada 1 Februari untuk lahan milik pemerintah, yakni kawasan hutan lindung," ujar Medi Iswandi, Rabu (12/3/2025).

Menurut Medi, sebelum rekomendasi tersebut dikirimkan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar telah melakukan pengukuran lahan. Hasil pengukuran ini kemudian diberikan kepada gubernur sebelum akhirnya dikirim ke kementerian.

Selanjutnya, Menteri Kehutanan akan mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Hutama Karya Indonesia (HKI) selaku perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan Flyover Sitinjau Lauik yang menghubungkan Padang-Solok.

"Kami memfasilitasi HKI secara maksimal agar proses pembebasan lahan ini dapat berjalan sesuai target," katanya.

Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, menjelaskan tentang proses pembebasan lahan hutan lindung flyover

Secara keseluruhan, HKI menargetkan pembebasan lahan tuntas pada Juni 2025. Ini mencakup baik lahan kawasan hutan yang dipinjam pakai maupun lahan milik masyarakat yang harus diganti.

"Proses penggantian lahan milik masyarakat juga sedang berjalan," ungkapnya.

Saat ini, HKI telah memulai pekerjaan pada beberapa titik yang telah selesai pembebasan lahannya, termasuk lahan milik negara.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, yang bermitra dengan Kementerian BUMN, memastikan proyek Jalan Layang Sitinjau Lauik tetap berjalan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Pemerintah akan mencicil pembayaran kepada Hutama Karya selama 10 tahun ke depan. Skema ini menjadi solusi agar pembangunan strategis di daerah tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat," ujar Andre Rosiade.

Kebut Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik

Pengerjaan tahap pertama Flyover Sitinjau Lauik yang menghubungkan Padang-Solok dijadwalkan dimulai pada Maret 2025. Proyek ini dipercepat guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalur nasional yang dikenal ekstrem serta rawan kecelakaan.

"Paling cepat pengerjaan akan dimulai setelah kontrak ditandatangani, sekitar Maret 2025," ujar Direktur Operasi III PT Hutama Karya, Koentjoro, Kamis (16/1/2025).

Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik rencananya akan diawali dengan prosesi peletakan batu pertama sebelum Idul Fitri 2025.

Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dijadwalkan hadir dalam acara tersebut.

Jalan layang ini diharapkan menjadi solusi bagi kondisi jalur nasional yang sering mengalami kecelakaan akibat rem blong serta ancaman longsor dari perbukitan di sepanjang rute tersebut, terutama saat musim penghujan.

Selain itu, jalur ini merupakan penghubung utama distribusi logistik antara Sumbar dan Provinsi Jambi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan bahwa proyek ini masih dalam tahap finalisasi kontrak yang sedang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

"Kontraknya paling lambat selesai Februari, sehingga awal Maret pengerjaan bisa dimulai," jelasnya.

Lebih lanjut, Andre Rosiade menekankan bahwa pembangunan Flyover Sitinjau Lauik akan berdampak besar dalam memperlancar arus logistik ke dan dari Sumatera Barat.

Infrastruktur ini juga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan yang kerap terjadi di jalur tersebut.

"Kami berharap proyek ini menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mendukung perekonomian Sumatera Barat," ungkapnya.

PT Hutama Karya memastikan pengerjaan tahap pertama Flyover Sitinjau Lauik akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pihak terkait.

Proyek ini masuk dalam prioritas utama guna memenuhi kebutuhan infrastruktur mendesak di Sumatera Barat.