DPR Sarankan Bulog dan BUMDes Salurkan Pupuk Bersubsidi, Alex: Diserahkan ke Pasar Mempersulit Petani!

SuaraSumbar.id - Pemerintah diminta memastikan tata niaga pupuk bersubsidi berjalan lebih efisien menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025.

Dalam regulasi baru ini, distribusi pupuk diserahkan ke mekanisme pasar, yang dikhawatirkan menyulitkan petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga subsidi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti kebijakan ini dan menilai perlunya solusi konkret agar penyaluran pupuk bersubsidi tetap terkendali.

“Saat ini, distribusi pupuk diserahkan ke pasar, yang justru akan mempersulit petani dalam memperoleh faktor produksi yang mereka butuhkan,” ujar Alex dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (20/2/2025).

Memastikan ketahanan pangan nasional, Alex mengusulkan agar Badan Urusan Logistik (Bulog) ditunjuk sebagai distributor utama pupuk bersubsidi, sementara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa menjadi pengecer di tingkat desa.

“Bulog memiliki tugas menyerap hasil panen petani. Karena itu, dalam setiap musim tanam, Bulog bisa turut serta dalam pendistribusian pupuk bersubsidi agar lebih efektif,” jelasnya.

Selain itu, peran BUMDes dapat dioptimalkan untuk menyalurkan pupuk langsung ke petani, memanfaatkan skema Dana Desa yang telah tersedia.

Alex juga menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu khawatir terhadap tuduhan monopoli dalam pengelolaan pupuk bersubsidi.

“Harga pupuk ini telah disubsidi oleh negara, sehingga pemerintah berhak mengatur mekanisme distribusinya agar tepat sasaran,” kata Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.

Diketahui, Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi bertujuan untuk menjamin jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, serta penerima pupuk bersubsidi yang tepat.

Beberapa jenis pupuk yang masuk dalam kategori subsidi antara lain Urea, Pupuk NPK, Pupuk Organik, Pupuk SP-36, dan Pupuk ZA.

Sebelumnya, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui mekanisme pasar yang melibatkan pihak swasta. Hal ini dinilai membebani petani secara finansial karena harga yang tidak terkendali.

“Sudah saatnya pemerintah tidak lagi membiarkan praktik perdagangan untuk barang yang telah disubsidi oleh pajak rakyat,” tegas Alex.