SuaraSumbar.id - Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Barat (Sumbar), menemukan sejumlah angkutan pariwisata yang tidak memenuhi syarat administrasi dan kelaikan jalan. Temuan ini terungkap dalam ramp check di sejumlah destinasi wisata pada Minggu (24/11/2024).
Kepala BPTD Kelas II Sumbar, Muhammad Majid mengatakan, ramp check dilakukan di lokasi seperti Pantai Air Manis Kota Padang, Lapangan Kantin Kota Bukittinggi, Pantai Gandoriah, dan Pantai Talao di Kota Pariaman.
Dari pemeriksaan 15 bus, 10 dinyatakan tidak laik jalan, sementara lima lainnya dinyatakan laik jalan meski sebagian besar tidak mengantongi izin administrasi.
“Ada bus yang tidak memiliki Kartu Pengawasan (KP) dan masa uji KIR telah habis. Alasannya, masih dalam proses,” kata Majid, Senin (25/11/2024).
Menurut Majid, sebagian besar bus pariwisata yang diperiksa menggunakan nomor polisi luar Sumbar meskipun terdaftar di perusahaan transportasi lokal. Beberapa armada berasal dari perusahaan di Padangpanjang dan Tanah Datar, tetapi menggunakan pelat nomor dari Riau dan bahkan Yogyakarta.
“Pengemudi mengaku kendaraan ini dibeli dari perusahaan luar daerah dan masih dalam proses balik nama. Seharusnya administrasi diselesaikan dulu sebelum beroperasi,” tambah Majid.
Majid mengingatkan, pengusaha angkutan pariwisata untuk tidak memaksakan kendaraan beroperasi hanya karena tingginya permintaan selama libur Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama.
“Administrasi dan kelaikan kendaraan sangat penting karena bus pariwisata membawa banyak orang,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar memastikan kendaraan yang disewa laik jalan dengan memanfaatkan aplikasi MitraDarat.
“Masukkan nomor polisi bus di aplikasi MitraDarat untuk mengecek status administrasi dan kelaikan kendaraan. Kalau tidak punya Kartu Pengawasan, jangan disewa,” ujarnya.
Selain di destinasi wisata, ramp check juga dilakukan di semua terminal tipe A di Sumbar. Kepala Seksi Lalu Lintas, Jalan, Sungai, Danau, dan Pengawasan, Harwinanto, menyebutkan bahwa selama Oktober hingga November 2024, sebanyak 1.193 armada telah diperiksa.
“Hasilnya, 1.013 armada diizinkan beroperasi, 169 diberikan peringatan perbaikan, enam armada dilarang beroperasi, dan enam lainnya dikenai sanksi tilang serta larangan operasional,” kata Harwinanto.
Berita Terkait
-
Kumpulan Mod BUSSID Bus Pariwisata: Dari HD, SHD, Hingga Double Decker!
-
Ngeri! Bus Pariwisata Rombongan TK Hangus Terbakar di Tol Becakayu, Puluhan Siswa Selamat
-
Menhub Ajak Masyarakat Ikut Ambil Bagian Cek Kondisi Bus Pariwisata
-
Bus Pariwisata di Tol Wiyoto Wiyono Jaktim Ludes Terbakar usai Ban Pecah, Nasib 54 Penumpang Selamat?
-
Sidak Bus Pariwisata di DKI dan Bogor, Kemenhub Temukan 37 Bus Tak Laik Jalan
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
Masa Tenang, Tim Gabungan Samarinda Fokus Bersihkan Alat Peraga Kampanye
-
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Balikpapan: Bukan Masa yang Tenang
-
Usai Cuti Kampanye, Basri Rase Gelar Rapat Perdana Bersama OPD, Bahas Apa?
-
Thom Haye hingga Ragnar Oratmangoen Punya KTP DKI Jakarta, Nyoblos di TPS Mana?
-
Awali Pekan ini, Harga Emas Antam Mulai Merosot
Terkini
-
Jelang Natal dan Tahun Baru, 10 Bus Pariwisata di Sumbar Tak Laik Jalan
-
Polda Sumbar Enggan Beberkan Pemilik Tambang Ilegal Diduga Pemicu Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ini Alasannya
-
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kapolda Sumbar: Motif Biar Dibuktikan di Persidangan
-
Kapolda Sumbar Kembali Tegaskan AKP Dadang Tak Ganguan Mental: Sudah Mau Makan!
-
Masa Tenang Pilkada 2024, KPU Sumbar Larang Aktivitas Kampanye dan Survei