Bawaslu Sumbar Evaluasi Kinerja Publikasi dan Website Jelang Pemilu 2024, Ini Alasannya

SuaraSumbar.id - Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mengevaluasi capaian publikasi, dokumentasi, dan pengelolaan website unifikasi selama tahapan Pemilu 2024. Evaluasi ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan petugas pengawasan di 19 kabupaten/kota di Sumbar dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Koordinator Pencegahan Pengawasan dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, menyampaikan bahwa evaluasi ini mencakup seluruh tahapan Pemilu sejak 2022 hingga berakhirnya nanti pada 2024.

"Ini cara kami menambah pengetahuan petugas pengawasan. Ada kondisi yang perlu diperbaiki, dan ide-ide dari daerah akan dijadikan bahan pembaruan untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan baik," ujar Khadafi, Kamis (3/10/2024).

Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Bawaslu daerah, serta melibatkan unsur kemahasiswaan, organisasi eksternal, dan pemateri dari Bawaslu RI.

Selain itu, Bawaslu Sumbar juga berupaya meningkatkan pengelolaan konten digital melalui pembentukan tim siber, yang bertugas memproduksi konten informatif dan edukatif untuk mendukung publikasi di media sosial dan website.

Menurut Khadafi, tim siber ini akan fokus pada pembuatan konten yang kreatif dan edukatif, termasuk menyajikan informasi larangan kampanye pasangan calon secara menarik. Hal ini dinilai penting guna meningkatkan lalu lintas di website Bawaslu.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Benny Aziz, menambahkan bahwa disiplin dan ketertiban dalam pengelolaan website sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas pengawasan Pemilu. "Melalui website, kita dapat menyimpan dan menyebarkan informasi pengawasan Pemilu secara lebih baik," ujarnya.

Berdasarkan evaluasi kinerja, beberapa Bawaslu daerah di Sumbar telah mencatatkan produksi konten yang signifikan di website mereka. Bawaslu Kabupaten Agam memproduksi 181 konten.

Kemudian, Bawaslu Pesisir Selatan dengan 126 konten, Bawaslu Kabupaten Solok dengan 137 konten, dan Bawaslu Kota Pariaman dengan 151 konten. Namun, masih ada beberapa daerah yang tertinggal, seperti Bawaslu Kota Padang yang baru menghasilkan empat konten di websitenya. (antara)