12 Kabupaten dan Kota di Sumbar Sudah UHC, Lebih 5,3 Juta Warga Terdaftar BPJS Kesehatan

SuaraSumbar.id - Sebanyak 460 daerah kabupaten/kota dan 33 provinsi di Indonesia sabet predikat Universal Health Coverage (UHC). Daerah-daerah tersebut diganjar penghargaan dalam UHC Award yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin, Kamis (8/4/2024).

Dari jumlah tersebut, 12 berasal dari Sumatera Barat Sumbar). Hal itu dibenarkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padang, Fauzi Lukman Nurdiansyah. Pihaknya mengaku terus berupaya menggugah masyarakat agar terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS).

"Dari 19 daerah di Provinsi Sumbar, 12 kabupaten dan kota sudah UHC," katanya di Padang.

Khusus yang di bawah BPJS Kesehatan Cabang Padang, baru Kota Padang, Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman yang meraih prediket UHC. Sementara Padang Pariaman dan Pesisir Selatan masih berupaya.

Fauzi mengatakan, tujuh daerah yang belum meraih UHC adalah Kabupaten Agam, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Sijunjung, Padang Pariaman dan Kabupaten Solok.

"Total UHC Provinsi Sumbar 93,50 persen, dengan kepesertaan JKN mencapai 5.376.577 orang,” katanya.

Fauzi berharap agar UHC segera merata atau 100 persen terwujud di Sumbar. Sebab, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin dalam UHC Awards, menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung program JKN. Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan, capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.

Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.

"Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%," terang Ghufron.

Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.

"Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya," ujar Ghufron.