Tiket Pesawat Mahal Jadi Kendala Pengembangan Pariwisata Sumbar

SuaraSumbar.id - Tingginya harga tiket pesawat menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pariwisata di Sumbar. Atas dasar itu, Pemprov Sumbar meminta dukungan Komisi X DPR RI yang membidangi pariwisata untuk mencarikan solusi hal tersebut.

"Sektor pariwisata merupakan salah satu andalan Sumbar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun harga tiket pesawat Jakarta-Padang yang relatif mahal menjadi salah satu kendala yang sulit dihadapi," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Jumat (21/6/2024).

Menurut Mahyeldi, sektor pariwisata Sumbar sebenarnya baru saja pulih dari dampak COVID-19. Pada 2023 melalui gerakan Visit Beautiful West Sumatera (VBWS), jumlah pergerakan wisata yang ditargetkan sebanyak 8,2 juta orang bisa tercapai 11 juta orang.

Namun Desember 2023 hingga Mei 2024, bencana datang silih berganti mulai dari letusan gunung, banjir bandang hingga banjir lahar hujan mengakibatkan sektor pariwisata kembali goyang. Jumlah pergerakan wisatawan menurun cukup signifikan.

"Pelaku industri pariwisata menjadi khawatir kondisi pariwisata Sumbar akan kembali tiarap seperti saat COVID-19. Karena itu perlu upaya dan kalau mungkin stimulus agar sektor pariwisata bisa bertahan," katanya.

Ia menilai jika persoalan mahalnya tiket pesawat bisa diatasi dengan dukungan DPR RI, sektor pariwisata Sumbar diyakini bisa bertahan bahkan bisa berkembang lebih pesat.

"Berdasarkan data yang ada, kemampuan fiskal Sumbar saat ini berada di level menengah, tetapi menjadi yang tertinggi di level tersebut. Kami berharap dengan berkembangnya sektor pariwisata bisa meningkatkan kemampuan fiskal daerah," katanya.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Komisi X DPR RI ke Sumbar. Kami berharap, dapat berbagi informasi dan mendapat masukan untuk mengembangkan sektor kepariwisataan ke depan. Terutama sekali, kaitannya dengan kebencanaan, karena selain memiliki potensi wisata yang luar biasa, Sumbar juga daerah yang rawan bencana," ujarnya.

Rombongan Komisi X DPR RI yang tergabung dalam Tim Panja RUU tentang Kepariwisataan dipimpin oleh Ketua Tim Panja Prof Djohar Arifin Husin. Kunjungan yang dilakukan untuk menjaring masukan dan informasi tentang kepariwisataan langsung dari daerah. (Antara)