Normalisasi Sungai Terdampak Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi, 20 Alat Berat Disiapkan

SuaraSumbar.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendukung rencana normalisasi aliran sungai di Sumatera Barat (Sumbar), pasca banjir lahar dingin Gunung Marapi dan tanah longsor melanda wilayah tersebut.

"Pandangan dari kalangan ahli lingkungan, (normalisasi) perlu dilakukan karena aliran sungai mengalami pendangkalan setelah menjadi muara dari guyuran lahar Gunung Marapi," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Selasa (14/5/2024).

Menurutnya, normalisasi atau pengerukan sungai-sungai yang dipenuhi material sisa banjir lahar dingin Gunung Marapi akan membantu memperlancar aliran air hingga tidak meluap lagi.

Berdasarkan pantauan yang dilakukannya bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono diketahui sejumlah sungai di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Padang Panjang, merupakan wilayah yang butuh perhatian untuk normalisasi sungai.

"Kami pun melihat lokasi endapan lahar masih seberapa besar karena dikhawatirkan terjadi susulan karena potensi hujan masih ada," ujarnya.

Analisa meteorologi BMKG potensi turun hujan berintensitas sedang, lebat-sangat lebat masih akan berlangsung selama sepekan ke depan, dengan siklus harian nya diprediksi di atas pukul 14.00 WIB - sore, malam dan dini hari.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mulai melakukan normalisasi aliran sungai yang terdampak bencana banjir lahar hujan Gunung Marapi.

Direktur Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Dwi Purwantoro mengatakan, sebanyak 20 unit alat berat akan disiapkan untuk aktivitas normalisasi aliran sungai-sungai tersebut.

Adapun lima-tujuh unit alat berat mulai diturunkan melalukan pengerukan Sungai Batang Katiak, dan yang ada di wilayah Desa Bukik Batabuah, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Kemudian ke wilayah lainnya sebagaimana rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. (Antara)