Banjir dan Longsor Rusak 6.982 Hektare Lahan Pertanian Pesisir Selatan, Bupati Janji Upayakan Mengganti

SuaraSumbar.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), akan mengupayakan mengganti lahan pertanian masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.

Pernyataa itu disampaikan Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar. Menurutnya, pembiayaan nanti akan masuk dalam tanggap darurat BPBD.

Lahan pertanian yang akan menjadi prioritas khusus tanaman tanaman pangan. "Bayangkan kalau mereka beralih profesi. Bagaimana dengan pangan? Jadi, sangat wajar jika mereka dapat penggantian," kata Rusma, Rabu (13/3/2024).

Banjir dan longsor dipicu hujan deras pada Kamis (7/3/2024) lalu. Dari 15 kecamatan di Pesisir Selatan, hanya Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dan Lunang yang tidak terdampak.

Banjir merendam 6.982 hektare lahan pertanian masyarakat yang terdiri dari 5.900 hektare sawah dan seluas 892 hektare lahan palawija. Kemudian, 5.016 ekor ternak hanyut, 444 ekor ternak besar dan sisanya ternak kecil.

Banjir juga merusak 10 pengaman tebing sungai. Sebanyak 37 daerah irigasi. Dari jumlah itu 26 daerah irigasi mengalami rusak ringan dan 11 sisanya terpantau dengan kondisi rusak berat.

Selama ini, kata Rusma, petani adalah tulang punggung perekonomian daerah. Dari sisi lapangan usaha sektor pertanian menjadi penyumbang utama terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Demikian juga dari sisi konsumsi, mengingat sebagian besar mata pencaharian rumah tangga di Pesisir Selatan adalah petani dan pelaku usaha produk pertanian, sehingga layak mendapat perhatian serius.

"Saat rapat koordinasi saya tekankan pada BPBD untuk memasukan lahan pertanian dalam tanggap darurat," ujar bupati.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Madrianto mengungkapkan, dari total lahan pertanian tanaman pangan yang terdampak, 25 persen di antaranya adalah memasuki masa panen.

Kondisi itu tidak hanya berdampak negatif pada pendapatan petani, tapi juga terhadap produksi gabah. Apalagi periode Maret-Mei ini Pesisir Selatan diprediksi bakal memasuki panen raya.

"Ini tentu menjadi perhatian serius kami. Begitu juga dengan peternak," tuturnya.

Selain melalui mekanisme tanggap darurat, pemerintah kabupaten menjadikan petani yang terdampak banjir masuk skala prioritas penerima bantuan benih dan pupuk.

Pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengganti lahan pertanian yang rusak melalui anggaran Kementerian Pertanian, karena banjir kali ini telah ditetapkan sebagai bencana provinsi.

Sean selama ini belum ada penggantian langsung dari kementerian terkait lahan yang terdampak bencana. Di lain sisi kementerian selalu meminta petani meningkatkan indeks pertanaman untuk mengejar swasembada.

Apalagi bicara soal pengentasan kemiskinan adalah bicara tentang kesejahteraan petani, mengingat sebagian besar keluarga miskin di Indonesia, termasuk di Pesisir Selatan adalah rumah tangga petani.

"Jadi, mustahil kemiskinan bakal turun jika kita tidak memerhatikan keluarga petani dan rumah tangga usaha pertanian," terangnya.

Sementara Kepala BPBD Pesisir Selatan Doni Gusrizal mengaku pihaknya terus berupaya agar lahan pertanian yang rusak akibat banjir bandang beberapa waktu lalu mendapatkan penggantian.

Bahkan menurutnya telah mengusulkan pada pemerintah pusat untuk masuk dalam biaya tanggap darurat, sehingga lahan pertanian yang rusak tidak menjadi beban bagi petani sendiri.

"Sedang kita usulkan. Mudah-mudahan ini disetujui," kata Doni.

Tak hanya lahan pertanian, banjir turut memicu korban jiwa. Sedikitnya 24 orang dilaporkan meninggal dunia dan 5 orang masih dalam pencarian.

Banjir turut merusak sedikitnya 5.702 rumah. Sebanyak 4.100 unit diantaranya rusak ringan, 1.161 unit rusak sedang dan 537 unit lainnya terkonfirmasi mengalami rusak berat.

Hingga kini tercatat 9 ruas jalan rusak dan 20 unit jembatan yang mengalami rusak, terdiri dari 11 unit jembatan gantung, 7 unit jembatan beton dan 2 unit lainnya merupakan jembatan rangka.

"Tak hanya itu, banjir turut merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial diantaranya 732 masjid dan mushola, 78 unit sekolah dan 72 unit fasilitas kesehatan," ujari Doni. (Antara)