Ketua Himbara: Hilirisasi Industri Diyakini akan Menjadi Lompatan Besar Peradaban Negara

SuaraSumbar.id - Himpunan Bank Bank Milik Negara atau biasa disebut Himbara, berkomitmen mendukung langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi industri di dalam negeri.

Ketua Himbara yang juga Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan, Presiden Jokowi memberikan arahan agar semua pihak mendukung hilirisasi industri. Sektor perbankan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi, terutama hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam.

“Bahwa hilirisasi bagian daripada point of no return. Ditegaskan kembali oleh Bapak Presiden bahwa hilirisasi tidak bisa berhenti, tidak bisa kembali. Maka industri perbankan berkomitmen untuk mendukung proses hilirisasi, agar seluruh rangkaian nilai tambahnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” ujar Sunarso, usai pertemuan pelaku industri perbankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Presiden Jokowi, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Himbara sendiri terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Baca Juga: Aksi Korporasi di Pasar Modal Jadi Langkah BRI Akselerasi Pemulihan Ekonomi Indonesia

Terkait hilirisasi industri ini, Presiden Jokowi sebelumnya telah menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri yang diyakini akan menjadi lompatan besar peradaban negara. Sejak tiga tahun lalu, Presiden Jokowi sudah melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor tersebut dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri.

Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi menilai, Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan, dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp17 triliun menjadi sekitar Rp360 triliun. Atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut, Indonesia kini serius melakukan banding atas kekalahan gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi juga mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara, sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.

Dalam pertemuan di Istana Negara Senin pagi ini, lanjut Sunarso, sektor perbankan dan OJK berdialog bersama dengan Presiden Jokowi, serta memberikan masukan sekaligus laporan hal-hal yang sudah dilakukan oleh industri di tahun 2022.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menambahkan, tujuan dari pertemuan dengan Presiden Jokowi hari ini adalah untuk menyampaikan persiapan dalam rangka pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan dilaksanakan pada awal Februari 2023, sekaligus juga menyampaikan secara langsung bagaimana perkembangan terakhir dari sektor-sektor di jasa keuangan maupun juga kinerja dari industri-industri di jasa keuangan.

Baca Juga: Catat! Ini Hari Terakhir Dapatkan Dividen Interim BRI Rp8,63 Triliun

“Kami menyampaikan rencana, prospek dan tantangan ke depan yang perlu diantisipasi, dimitigasi, dan ditangani dengan sebaik-baiknya,sekalipun kondisi perekonomian global penuh tantangan dan tidak mudah. Tentu kita harus memitigasi dampak dari kondisi tadi itu dan menyambut masa persiapan masuk ke dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden,” ujarnya.