Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Taman Budaya Sumbar, Kejari Padang Temukan Indikasi Manipulasi Laporan Proyek

SuaraSumbar.id - Kejaksaan Negeri Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menemukan indikasi laporan pengerjaan proyek pembangunan gedung kebudayaan Sumbar (lanjutan) di Taman Budaya Sumbar, dimanipulasi.

Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan ahli konstruksi yang digandeng oleh Kejari Padang dalam menyidik kasus dugaan korupsi proyek tersebut. Tim ahli telah memeriksa bangunan itu sekitar satu bulan terakhir.

"Pemeriksaan ahli konstruksi menemukan adanya ketidaksinkronan antara laporan pengerjaan dengan pengerjaan rill di lapangan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang, Afliandi didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Therry Gutama, dikutip dari Antara, Selasa (23/8/2022).

Ia mengatakan, kejaksaan memang sengaja melibatkan ahli konstruksi dalam mengusut proyek yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 31 miliar itu, guna memeriksa serta mengkaji kondisi fisik bangunan.

Baca Juga: Kasus Suap eks-Wali Kota Yogyakarta, KPK Telisik PT Summarecon Agung Manipulasi Dokumen Soal Izin Pembangunan Apartemen

"Hasil pemeriksaan tim menemukan data bahwa bobot yang dikerjakan di lapangan tidak sebanyak yang dilaporkan di dalam dokumen, ini akan kami dalami," kata Therry.

Namun demikian pihak kejaksaan belum bisa merinci lebih lanjut hasil pemeriksaan dari ahli konstruksi dengan alasan kepentingan penyidikan.

Sementara Afliandi mengatakan dalam waktu dekat tim penyidik akan mengekspose kasus ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi untuk kepentingan audit.

"Dalam minggu ini kami akan ekspose dengan BPKP guna kepentingan audit yang menjadi dasar penentuan kerugian keuangan negara," katanya.

Sepanjang penyidikan yang berjalan hingga sekarang pihak Kejari Padang diketahui telah memeriksa sekitar 20 saksi untuk dimintai keterangan.

Baca Juga: Kejari Padang Limpahkan Berkas Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Padang ke Pengadilan Tipikor

Para saksi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat, konsultan perencana, pengawas, serta kontraktor pelaksana.