Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur Terganggu Sejak 6 Bulan Terakhir, Ini Penyebabnya

SuaraSumbar.id - Operasional bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), terhambat sejak enam bulan terakhir. Hal itu disebabkan karena rusaknya alat pengangkut barang milik PT Pelindo Regional II Teluk Bayur.

Kerusakan pada alat tersebut mengakibatkan antrian panjang truk pengangkut barang hingga hari ini. Kemudian kerusakan itu dirasakan langsung oleh pihak Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sumbar Afrizal Anton mengaku bahwa permasalahan yang terjadi sudah dikeluhkan ke pihak terkait, dalam hal ini PT Pelindo II.

"Seluruh anggota ALFI Sumbar sudah mengeluhkan kejadian ini. Dampaknya sangat besar bagi kami. Pengangkutan barang jadi terganggu dan kondisi ini sudah berlangsung sejak enam bulan terakhir," katanya, Selasa (12/7/2022).

Baca Juga: Tabrak Pengendara Sepeda Motor, Bus Ini Terbalik, Ada Korban Luka-luka

Karena tak kunjung di respon, pihaknya pun sudah melayangkan surat agar pihak Pelindo bisa mencarikan solusi dan bongkar muat di lokasi Pelabuhan kembali normal seperti biasa.

"Alat yang rusak tersebut adalah Rubber Tyred Gantry (RTG) dan RS (Reach Stacker). Saat ini yang beroperasi hanya satu. Tentu ini akan memperlambat proses bongkar muat. Berharap ada solusinya, jika tidak kita akan mogok kerja," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Manager Pendukung Operasi PT Pelindo II Teluk Bayur, Yudha Sutanto mengakui bahwa alat pengangkut barang memang mengalami kerusakan.

"RTG kita ada tiga dan hanya satu yang beroperasi. (Saat ini) dalam proses pengadaan. Mudah-Mudahan bisa terealisasi dan Desember sudah datang," singkatnya.

Disisi lain, Asisten Manager Operasional M Hanif juga memberikan memaparkan solusi sementara, pihaknya meminta supaya mengatur penyebaran agar tidak terjadi penumpukan.

Baca Juga: Kronologi Minibus Terbalik di Solok, 8 Orang Alami Luka-luka

"Penyebaran truk agar diatur agar tidak terjadi penumpukan. Terkaiylt denda, itu bisa dikomunikasikan. Intinya kita tidak ingin merugikan mitra dan masyarakat," ucapnya.