Bagi-bagi Migor Gratis Sambil Kampanyekan Anak, Menteri Zulkifli Hasan Disentil Anggota DPR: Tidak Mendidik!

SuaraSumbar.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PKS, Amin AK, mengomentari aksi Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas yang memberikan minyak goreng (migor) kepada warga sembari mengkampanyekan atau mempromosikan anaknya, Futri Zulya Savitri untuk Pileg 2024 mendatang.

Menurut Amin, apa yang dilakukan Ketum PAN itu sangat tidak mendidik. "Pertama dari sudut pandang edukasi politik jelas apa yang dilakukan Pak Zulhas tersebut tidak mendidik," kata Amin kepada wartawan, dikutip dari Suara.com, Selasa (12/7/2022).

Pasalnya, kata Amin, apa yang dilakukan Zulhas meski diklaim tidak menggunakan fasilitas negara, hal itu dimaknai sebagai bentuk money politic.

"Meskipun tidak menggunakan uang atau fasilitas negara, karena munculnya ajakan untuk memilih, maka pemberian minyak goreng gratis tersebut bisa dianggap money politics," ungkapnya.

Baca Juga: Dear Ibu-ibu, Minyak Goreng 'Minyakita' Rp14 Ribu/Liter Diluncurkan Hari Ini

Lebih lanjut, Amin menegaskan, seharusnya sebagai pejabat publik Zulhas harus menjadi teladan. Sebab, jabatan Mendag dengan Ketua Umum PAN sulit dipisahkan.

"Sebagai pejabat publik yang mestinya menjadi teladan bagi masyarakat, maka hal itu tidak etis dilakukan. Meskipun tampil sebagai Ketua Umum Parpol, jabatan yang diemban (sebagai Mendag) sulit dipisahkan," tandasnya.

Klarifikasi

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, angkat bicara berikan klarifikasi soal Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang memberikan minyak goreng ke warga sambil mengkampanyekan anaknya.

Viva menyampaikan, bahwa Zulkifli Hasan atau Zulhas saat menghadiri acara tersebut bukan lah acara Kementerian Perdagangan (Kemendag) melainkan acara partai.

Baca Juga: Dijual Rp14 Ribu/Liter, Minyak Goreng Kemasan 'Minyakita' Diluncurkan Besok

"Acara itu hari Sabtu (9 Juli), di mana para pegawai ASN di pemerintahan libur. Acara itu bukan acara pemerintahan atau kementerian, tetapi itu acara partai," kata Viva saat dihubungi, Selasa (12/7/2022).