Daftar Nama 7 Pejabat Negara yang Dituding 'Pengkhianat Demokrasi', Termasuk Luhut Binsar hingga Zulkifli Hasan

SuaraSumbar.id - Wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode terus heboh di ruang publik.

Bagi yang pro menyatakan penundaan Pemilu dibutuhkan karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini belum selesai. Atas alasan itu, pemerintah membutuhkan waktu tambahan untuk memulihkan kondisi perekonomian, sebelum melangkah ke pemilihan umum.

Sementara kelompok yang kontra menyatakan, penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi dan sarat dengan kepentingan elit politik.

Baru-baru ini, LSM KontraS melalui akun twitternya, merilis tujuh nama petinggi politik Indonesia yang mengusung wacana penundaan pemilu.

Tak tanggung-tanggung, dalam unggahannya, KontraS menyematkan tagar #PenjahatDemokrasi bagi pengusung wacana tersebut.

“Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu. #PenjahatDemokrasi,” begitu tulis akun twitter @KontraS pada Kamis (14/4/2022), dikutip dari Suara.com, Minggu (17/4/2022).

Dalam unggahannya tersebut, Kontras menyebut ada tujuh nama pejabat publik yang secara terang-terangan mengusung wacana penundaan pemilu.

Mereka terdiri dari kalangan menteri, anggota DPR RI dan petinggi partai politik. Berikut adalah ke tujuh nama tersebut.

1. Luhut Binsar Pandjaitan

Baca Juga: Lembaga Analitis Bongkar Klaim Big Data Luhut, Jumlah Pengguna Medsos Tak Sampai 110 Juta?

Luhut Binsar Pandjaitan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi. Dalam beberapa kesempatan, ia getol menyuarakan wacana penundaan pemilu, termasuk di channel YouTube Deddy Corbuzier, beberapa waktu lalu.

Luhut mengklaim memiliki data terkait jumlah rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut angka, yakni sekitar 110 juta orang.

2. Tito Karnavian

Mantan Kapolri ini kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia pernah melontarkan pernyataan mendukung penundaan pemilu, dengan mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945.

3. Bahlil Lahadalia

Awal januari lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pernah menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu. Ia beralasan hal tersebut merupakan keinginan kalangan usaha, yang menilai saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil, akibat pandemi Covid-19.