SuaraSumbar.id - Wakil Presiden RI, Maruf Amin mendukung masyarakat pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) melakukan pengelolaan ekonomi syariah. Menurutnya, ekonomi syariah menjadi salah satu penguatan kesejahteraan warga setelah pandemi Covid-19.
"Saya mengapresiasi dan mendorong untuk lebih mengembangkan ekonomi syariah di Sumbar yang dikenal daerah yang sangat religius dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," kata Maruf Amin di Bukittinggi, Selasa (12/4/2022).
Menurut Maruf Amin, dengan landasan kehidupan Sumbar itu, masyarakat harus membangun ekonomi dengan sesuai dengan syariah atau anjuran ulama.
"Harta yang bernilai secara agama untuk dimanfaatkan secara Syariah dengan mendorong pengembangan ekonomi syariah sesuai dengan tuntunan para ulama kita, apalagi di Sumatera Barat," kata dia.
Baca Juga: Jadwal Salat Magrib dan Buka Puasa Kota Bukittinggi Hari Ini, 12 April 2022
Ia mengatakan, tidak ada alasan untuk tidak mendukung UMKM di seluruh daerah sebagai salah satu mesin utama kebangkitan perekonomian setelah pandemi.
"Saya bangga dengan pencapaian Sumbar dalam pertumbuhan ekonomi digitalnya yang menempati urutan terbaik ke-dua di Sumatera dan ke-sembilan secara Nasional," kata dia.
Wapres meminta UMKM menjadi perhatian pemimpin daerah karena menjadi senjata utama ekonomi masyarakat saat ini khususnya dalam peningkatan ekspor secara nasional.
"Ekspor UMKM Indonesia baru sebesar 15 persen, masih kalah jauh dengan China yang mencapai angka 60 persen, kita harap produk UMKM terus naik kelas, jangan menjadi stunting atau kerdil terus menerus," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan kesiapannya untuk memimpin Sumbar dalam peningkatan ekonomi syariah.
Baca Juga: Bermalam di Bukittinggi, Ini Deretan Agenda Wapres Maruf Amin dan Istri
"Ekonomi syariah merupakan salah satu potensi yang dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah datang dari keinginan masyarakat yang memiliki falsafah adat dan darah religiusnya, kami siap memperjuangkannya," kata Mahyeldi.
Gubernur juga menegaskan imbauan Wapres sebelumnya tentang konversi Bank Nagari ke Syariah yang terkesan berjalan lambat padahal Sumbar memiliki karakter masyarakat adat dan agamanya.
"Insya Allah dengan doa dan dukungannya, semua akan berjalan sebagaimana yang diharapkan, peran kelembagaan dan keuangan syariah daerah juga salah satu dari tiga program prioritas pada 2022 yang telah ditetapkan oleh Bapak Wapres yang juga selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Indonesia Berpotensi Besar Jadi Pusat Industri Halal Dunia
-
ASG Targetkan Kawasan Islamic Finance District Jadi Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah
-
Jadwal Buka Puasa Kota Bukittinggi Hari Ini, 10 Maret 2025
-
Jadwal Buka Puasa Kota Bukittinggi 8 Maret 2025
-
Jadwal Imsak Kota Bukittinggi 8 Maret 2025, Lengkap dengan Niat Puasa Ramadan!
Terpopuler
- Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
- Agama Titiek Puspa: Dulu, Sekarang, dan Perjalanan Spiritualnya
- Lisa Mariana Ngemis Tes DNA, Denise Chariesta Sebut Tak Ada Otak dan Harga Diri
- 6 Perangkat Xiaomi Siap Cicipi HyperOS 2.2, Bawa Fitur Kamera Baru dan AI Cerdas
- Kang Dedi Mulyadi Liburkan PKL di Bandung Sebulan dengan Bayaran Berlipat
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Siaga! Media Asing: Ada yang Janggal dari Pemain Korut
-
Profil CV Sentosa Seal Surabaya, Pabrik Diduga Tahan Ijazah Karyawan Hingga Resign
-
BMKG Bantah Ada Anomali Seismik di Bogor Menyusul Gempa Merusak 10 April Kemarin
-
6 Rekomendasi HP Rp 4 Jutaan Terbaik April 2025, Kamera dan Performa Handal
-
5 Rekomendasi HP Rp 2 Jutaan Snapdragon, Performa Handal Terbaik April 2025
Terkini
-
Pasaman Diguncang Gempa 4,3 Magnitudo, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami!
-
Warung Bu Sum Sate Kere Beringharjo: Makin Berkembang Berkat KUR BRI
-
21 Orang Tewas Kecelakaan Selama Lebaran 2025 di Sumbar, 213 Orang Luka-luka!
-
Sukses Ekspor Berkat BRI, UMKM Asal Sidoarjo Raup Omzet Fantastis
-
BRI Bagikan Dividen Rp31,4 Triliun pada 10 April 2025