Wacana Penundaan Pemilu 2024 Bisa Lengserkan Presiden Jokowi, Yusril Ihza Mahendra Blak-blakan Soal Ini

SuaraSumbar.id - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa wacara penundaan Pemilu 2024, bisa mengancam hingga melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatannya. Sebab, penundaan tersebut menabrak konstitusi UUD 1945.

Menurut Yusril, jika presiden menabrak konstitusi maka akibatnya akan fatal, salah satunya bisa dilengserkan.

“Kalau saya sih menasihatkan Pak Jokowi tetap menaati konstitusi UUD 45," kata Yusril, dikutip dari Hops.id - jaringan Suara.com, Senin (28/2/2022).

Dia khawatir jika Jokowi nekat memperpanjang masa jabatannya dengan memundurkan Pemilu, maka rakyat bisa bergerak menjatuhkan atau melengserkannya seperti pada zaman Soeharto.

Baca Juga: Sesalkan Gus Yahya Nilai Penundaan Pemilu Masuk Akal, Pengamat: PBNU Tak Boleh Kehilangan Daya Kritisnya

“(Ketika presiden melanggar UUD 1945) orang bisa mengatakan kalau begini ini pelanggaran terang-terangan terhadap UUD 45 (bisa di) impeachment (pemakzulan) presiden nah begitu,” jelasnya.

Yusril mengatakan, salah satu cara menunda pemilu yang konstitusional adalah dengan presiden mengeluarkan dekrit. “Pak Jokowi akan menghadapi kritik yang luar biasa kalau di dekrit ini kan ujung-ujungnya menambah UUD 1945 juga, ya kan. Timbul pertanyaan zaman sekarang, orang kan jauh lebih kriitis. Apa bisa? Apa benar?,” jelasnya.

Menurutnya, untuk menerbitkan dekrit saat ini tak semudah zaman Soekarno.

"Nggak seperti tahun 1959 Bung Karno dengan mudah mengeluaran dekrit. Sekarang saya rasa enggak semudah itu. Saya tidak menyarankan langkah itu ditempuh. Apalagi dengan menciptakan konvensi ketatanegaraan kan merubah UUD dalam praktek, tapi teksnya tidak berubah sama sekali,” ujarnya.

Yusril mengatakan, dua kali bertemu Presiden Jokowi dan berbicara masalah penundaan pemilu. “Beliau saya agak ledek-ledekin, ‘Lha ini mau bikin ibu kota baru berapa tahun nih pak? Jangan-jangan tunggu tiga periode.” Beliau menjawab, ‘Hahaha tiga periode katanya, kan situ yang lebih ngerti apa cantolan konstitusionalnya hayo, enggak ada toh masak saya disuruh nabrak konstitusi’,” kata Yusril.

Baca Juga: Habiskan Anggaran Rp3,18 Triliun, PTPP dan PPRE Tuntaskan Proyek Tol Danowudu-Bitung Sepanjang 13,65 KM

Dia pun menyimpulkan dari apa yang dikatakan Jokowi, jika tak ada kemauan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memperpanjang masa jabatannya.

“Saya fikir secara zahir beliau ya bilang begitu, dan itu yang saya pegang. Ini mudah-mudahan ini memang kemauannya Pak Jokowi,” jelasnya.

Dia lebih khawatir pada orang-orang di sekitar Jokowi yang terkadang bisa mempengaruhi sang presiden.

“Sebab kadang-kadang jadi pemimpin itu susah. Saya ingat Pak Harto, suatu hari saya dengar pak Faisal Tanjung ngobrol-ngrobrol sama Pak Harto, ’Saya ini bagaimana ya baiknya apa maju lagi apa bagaimana,’ katanya tahun 1997,” tutur Yusril.

“Lalu Pak Faisal Tanjung menjawab, “Kalau saya Pak, ini saat yang paling baik Bapak mudur pelan-pelan. Puncak keharuman Bapak, kesuksesan Bapak sekarang,” sambungnya.

Baca Juga: Anies Baswedan di posisi terdepan jadi Presiden 2024 yang akan tempati Istana Negara baru di IKN Nusantara

Namun, suatu hari Yusril mengetahui jika Pak Harto ternyata kembali maju sebagai calon presiden.

“Saya sendiri di Bina Graha tanya Pak Harto, ’Pak ini kok jadi maju lagi?’ Dijawab, Lha iya ini Harmoko ini keliling-keliling Safari Romadhon, terus pulang menghadap saya, mengatakan saya ini masih dibutuhken,’ ya seperti itu,” terangnya.

“Gimana ya saya bilang politik ini kan serba tak terduga. Dulu menurut Pak Harto ya Harmoko yang mengusulkan seperti itu, dan tahun 1998 Pak Haromoko yang mengusulkan ngetok palu sampai patah minta Pak Harto mundur. Sekarang Cak Imin yang mengusulkan siapa tahu dia juga nanti yang minta Pak Jokowi mundur,” jelasnya.

Dia menegaskan akan menyarakan kepada Presiden Jokowi untuk tetap menggelar pemilu sesuai jadwal. “Kalau saya ditanya pemilu apa tidak? Ya pemilu karena kalau tidak pemilu, itu menabrak konstitusi,” terangnya.

Dia pun memberikan satu jalan keluar. “Lebih baik kita belajar sama Filipina yang melaksanakan pemilu serentak digital orang memilih bisa pakai handphone,” ungkapnya.