SuaraSumbar.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum memberantas sindikat mafia pupuk bersubsidi. Menurutnya, aksi mafia tersebut telah meresahkan masyarakat petani di Indonesia.
"Setiap saya kunjungan ke daerah, masalah pupuk subsidi adalah persoalan yang selalu dikeluhkan petani. Ini sudah menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum terselesaikan," katanya, Jumat (28/1/2022).
Menurut Puan, masalah pupuk subsidi yang selalu dikeluhkan petani kepada dirinya mulai dari persediaan yang langka hingga harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
Puan mengaku geram dengan praktik-praktik mafia pupuk bersubsidi yang membuat petani kesulitan.
Baca Juga: Masalah Pupuk Bersubsidi Tak Kunjung Selesai, Puan Maharani Minta Para Mafia Ditangkap
"Praktik mafia pupuk bersubsidi telah menyengsarakan petani kecil di lapangan. Praktik ini mengakibatkan mereka sulit mencari pupuk bersubsidi, kalaupun bisa mendapat pasti harganya di atas HET," ujarnya.
Menurut dia, persoalan pupuk subsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai karena kelangkaan pupuk subsidi diakibatkan praktik penyelewengan yang dilakukan sindikat mafia secara terstruktur.
Dia menilai para mafia menyelewengkan pupuk subsidi mulai dari perencanaan, seperti penyusunan alokasi, penentuan distributor, dan dari sisi distribusi hingga penyaluran ke petani.
Puan menyoroti temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait manipulasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani. Dia mengatakan manipulasi data ini yang akhirnya membuat pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.
"Perlunya audit total penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah disusupi praktik mafia. Jangan lagi ada data warga yang sudah meninggal atau mereka yang tidak berhak, masuk dalam RDKK," katanya.
Baca Juga: Polisi Bongkar Mafia Pupuk Subsidi Di Nganjuk, Kementan Minta Masyarakat Ikut Awasi
Ombudsman melaporkan ada 369.688 warga yang meninggal dunia masuk data awal RDKK Tahun 2021. Selain itu, ada temuan warga yang masih remaja masuk ke dalam RDKK.
Dia mengatakan temuan ORI tersebut menjadi indikasi bahwa validasi data tidak dilakukan dengan ketat sehingga data tidak akurat sehingga alokasi pupuk menjadi tidak tepat sasaran.
Selain itu, menurut dia, petani yang berhak akhirnya tidak bisa mendapatkan hak atas pupuk bersubsidi.
Karena itu, dia meminta pengawasan dan penindakan di lapangan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tidak boleh main-main.
"Kami di DPR RI akan terus mengawal. Sikat habis mafia pupuk bersubsidi tanpa pandang bulu demi kesejahteraan petani," ujarnya.
Selain itu Puan meminta para petani untuk aktif mengawal penyaluran pupuk subsidi. Dia mengingatkan agar petani dan pengurus kelompok tani tidak tergoda iming-iming keuntungan dari penyelewengan pupuk bersubsidi. (Antara)
Berita Terkait
-
Puan Maharani Dorong Proses Hukum Kasus Guru Supriyani Transparan dan Berkeadilan
-
Ketua DPR Apresiasi Prabowo Ajak Semua Bersatu: Bangun Indonesia Tak Bisa Sendirian
-
Puan Ketua DPR Perempuan Pertama, Tapi ke Mana Dukungan untuk Perempuan?
-
Henindra Lolos Fit and Proper Test, Ketua DPR: Jaga Stabilitas Negara dan BIN Bekerja Netral
-
HUT ke-79 TNI, Puan Maharani: Jangan Lupakan Rakyat!
Tag
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
Pilihan
-
Emiten Makanan Cepat Saji KFC Gigit Jari, Kini "Jagonya" Rugi
-
Prabowo Hapus Utang UMKM, Bikin Rugi Bank?
-
Politisi Gerindra Usul TNI Jadi Petugas Haji, Segini Gajinya
-
Terkuak! Ini Sosok Striker Keturunan yang Segera Dinaturalisasi Timnas Indonesia, Punya Darah Medan!
-
Batubara Ekspor Sumber Global Energy Dikomplain Vietnam karena Tak Sesuai Nilai Kalori
Terkini
-
Nomenklatur OPD Pemprov Sumbar Masih Relevan dengan Kementerian Baru, Ini Penjelasan Plt Gubernur Sumbar
-
Waspada! Status Gunung Marapi di Sumbar Naik ke Level Waspada
-
Ekspor CPO Sumbar Turun Drastis Gegara Gejolak Konflik Dunia? Ini Penjelasan BI
-
73 Persen Perlintasan Kereta Api di Sumbar Ilegal, 20 Ditutup Sepanjang 2024
-
Bukittinggi Dihujani Abu Vulknaik Erupsi Gunung Marapi