SuaraSumbar.id - Deputi III Kepala Staf Presiden menemui langsung para petani di Pasaman Barat, Sumatera Barat untuk memastikan percepatan produksi padi biofortifikasi yang merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Joko Widodo dan Wakil Presdien K.H Ma’aruf Amin.
"Kita sudah mendengar langsung keluh kesah dan masukan dari petani. Dari masukan tersebut tentu membantu pemerintah untuk merumuskan serta meninjau ulang pelaksanaan kebijakan di lapangan," ujar Panutan Sulendrakusuma, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Kamis (21/10)
Panutan mengatakan, di Pasaman Barat terdapat 100 hektar lahan padi biofortifikasi yang dikelola oleh lima kelompok tani. "Proses penanaman benih sudah dimulai pada September, dan diharapkan akan memasuki musim panen Desember mendatang," terangnya.
Program pengembangan dan penanaman padi biofortifikasi di Pasaman Barat disambut baik oleh petani. Terlebih lagi, padi biofortifikasi memiliki kandungan gizi tinggi sehingga dapat membantu mengatasi kekurangan zat besi pada masyarakat.
“Setengah dari hasil produksi padi biofortifikasi akan dikonsumsi dan sisanya akan dijual," ungkap salah satu petani Hariadi.
Hariadi berharap pemerintah memfasilitasi perbaikan sistem irigasi di sekitar sawahnya sehingga ke depan panen bisa mencapai 3 kali dalam setahun. "Petani juga butuh alat mesin pertanian berupa tranplanter untuk mengurangi biaya tanam sebesar 60 persen, " lanjutnya.
Pengembangan budidaya padi biofortifikasi atau Inpari IR Nutri Zinc telah dilakukan sejak 2020 di beberapa daerah yang memiliki prevalensi balita stunting tinggi. Tahun ini, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan padi biofortifikasi sebanyak 46 hektar di 26 Provinsi.
Pengembangan varietas padi yang memiliki kandungan sumber mineral atau zinc (Zn) tersebut merupakan terobosan dalam penanggulangan kekerdilan (stunting) di Indonesia. Dengan kandungan zinc mencapai 34,51 ppm, padi bifortifikasi diklaim bisa mengoptimalkan pertumbuhan tinggi dan berat anak.
Baca Juga: Festival HAM 2021, KSP: Komitmen Pemerintah Wujudkan Kabupaten/Kota Ramah HAM
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi