SuaraSumbar.id - Deputi III Kepala Staf Presiden menemui langsung para petani di Pasaman Barat, Sumatera Barat untuk memastikan percepatan produksi padi biofortifikasi yang merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Joko Widodo dan Wakil Presdien K.H Ma’aruf Amin.
"Kita sudah mendengar langsung keluh kesah dan masukan dari petani. Dari masukan tersebut tentu membantu pemerintah untuk merumuskan serta meninjau ulang pelaksanaan kebijakan di lapangan," ujar Panutan Sulendrakusuma, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Kamis (21/10)
Panutan mengatakan, di Pasaman Barat terdapat 100 hektar lahan padi biofortifikasi yang dikelola oleh lima kelompok tani. "Proses penanaman benih sudah dimulai pada September, dan diharapkan akan memasuki musim panen Desember mendatang," terangnya.
Program pengembangan dan penanaman padi biofortifikasi di Pasaman Barat disambut baik oleh petani. Terlebih lagi, padi biofortifikasi memiliki kandungan gizi tinggi sehingga dapat membantu mengatasi kekurangan zat besi pada masyarakat.
“Setengah dari hasil produksi padi biofortifikasi akan dikonsumsi dan sisanya akan dijual," ungkap salah satu petani Hariadi.
Hariadi berharap pemerintah memfasilitasi perbaikan sistem irigasi di sekitar sawahnya sehingga ke depan panen bisa mencapai 3 kali dalam setahun. "Petani juga butuh alat mesin pertanian berupa tranplanter untuk mengurangi biaya tanam sebesar 60 persen, " lanjutnya.
Pengembangan budidaya padi biofortifikasi atau Inpari IR Nutri Zinc telah dilakukan sejak 2020 di beberapa daerah yang memiliki prevalensi balita stunting tinggi. Tahun ini, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan padi biofortifikasi sebanyak 46 hektar di 26 Provinsi.
Pengembangan varietas padi yang memiliki kandungan sumber mineral atau zinc (Zn) tersebut merupakan terobosan dalam penanggulangan kekerdilan (stunting) di Indonesia. Dengan kandungan zinc mencapai 34,51 ppm, padi bifortifikasi diklaim bisa mengoptimalkan pertumbuhan tinggi dan berat anak.
Baca Juga: Festival HAM 2021, KSP: Komitmen Pemerintah Wujudkan Kabupaten/Kota Ramah HAM
Berita Terkait
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
Terkini
-
14 Konsumen Laporkan Pengembang Cluster Classical City Padang ke Polisi, Ini Perkaranya
-
Pengendara Motor Terseret Banjir di Pasaman Barat Ditemukan Meninggal Dunia, 16 Rumah-Toko Terendam
-
Tak Hanya Terima Gaji, Nasabah BRI Bisa Kembangkan Bisnis Lewat Community of Payroll
-
Makin Stylish dan Fleksibel, BRI Kartu Kredit Touch Temani Lifestyle Generasi Muda
-
Kapolda Sumbar Buka Opsi Legalisasi Tambang Emas Ilegal, Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas