Koalisi Bersihkan Indonesia Desak Pemerintah Tutup Semua Tambang Batu Bara, Ini Alasannya

SuaraSumbar.id - Koalisi Bersihkan Indonesia mendesak pemerintah untuk menutup seluruh bisnis tambang batu bara di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan lingkungan hidup.

Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengatakan, perusahaan batu bara sudah jelas-jelas menimbulkan bencana alam di Indonesia mulai dari banjir, tanah longsong, hingga bahaya lubang tambang.

"Segera menyusun peta jalan untuk menutup seluruh bisnis tambang batu bara di Indonesia, yang membuat negara kita mengalami derajat kerusakan lingkungan yang parah dan berharapan dengan krisis iklim," kata Merah, dikutip dari Suara.com, Sabtu (9/10/2021).

"Rakyat kembali menjadi korbannya, sudah menjadi korban korupsi, juga menjadi korban kerusakan alam dan lingkungan," sambungnya.

Baca Juga: Koalisi Bersihkan Indonesia Desak Pemerintah Tutup Semua Tambang Batu Bara, Apa Alasannya?

Dia menambahkan, bisnis batu bara juga sangat rawan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) karena aktor-aktor yang "bermain" di dalamnya juga memegang jabatan penting di pemerintahan.

"Kami menyoroti penerima manfaat dalam perusahaan batu bara, pemilik perusahaan batu bara selama ini dirahasiakan, tersamar, dan disembunyikan, penting bagi publik tahu siapa yang mengendalikan perusahaan-perusahaan ini," jelasnya.

JATAM mencatat sedikitnya ada 17 nama elite politik yang enam diantaranya adalah jenderal tinggi TNI yang seluruhnya terhubung dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Nama militer di tambang pertama adalah Mayor Infanteri Paulus Panjaitan yang tidak lain adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan, ia memiliki hubungan dengan perusahaan tambang PT Buana Inti Energi dan PT Toba Sejahtra milik Luhut.

Nama kedua adalah Letnan Jenderal TNI (Purn.) H Sumardi dan Jendral (Purn) Fachrul Razi (eks Menteri Agama) yang merupakan Komisaris di PT Toba Sejahtra milik Luhut.

Baca Juga: Koalisi Bersihkan Indonesia Ungkap Gurita Bisnis Tambang Luhut dan Pejabat Negara

Kemudian, Jusman Syafii Djamal (eks Menteri Perhubungan) yang menjabat sebagai komisaris di PT Rakabu Sejahtera, PT Toba Sejahtra, dan PT Kutai Energi.