SuaraSumbar.id - Ujang Komarudin berkomentar pedas menanggapi penunjukan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta itu, penunjukkan Kyai Said Aqil sangat kental muatan politisnya.
Ujang mengatakan, penunjukan Said Aqil kental dengan politik balas budi pemerintah. Ditambah lagi, Said Aqil sendiri kerap melakukan kritik pedas dan terakhir mengkritik pemerintah soal investasi minuman keras yang tertuang dalam Perpres.
"Karena kita tahu juga pak kiai Said tidak jadi waktu itu menjadi Menko kan. Terus banyak mengkritik juga. Terakhir mengkritik juga soal investasi miras, ya artinya kan suka tidak suka mau tidak mau, pemerintah memberikan mohon maaf dalam tanda petik jatah komisaris gitu kan," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Kamis (4/3/2021).
Menurut Ujang, politik balas budi ini sudah menjadi budaya di perpolitikan Tanah Air. Ia menilai, budaya tersebut akan selalu ada dari periode pemerintahan ke pemerintahan lainnya.
Atas hal itu, Ujang menganggap diberikannya jatah kursi komisaris atas dasar politis adalah sebuah hal yang wajar. Namun yang menjadi persoalan adalah soal profesionalitas Said dalam mengisi jabatan barunya tersebut.
"Dan memang persoalannya tadi ini kan terkait dengan profesionalisme dengan kemampuan dan lain sebagainya ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan publik," tuturnya.
Selain itu, kata Ujang, publik juga akan mempertanyakan penunjukan Said Aqil tersebut apakah dilatarbelakangi karena sering mengkritik pemerintah atau tidak.
"Saya tidak menyalahkan karena tidak ada aturan. Sebab persoalannya publik masyarakat bertanya apakah orang-orang kritis seperti beliau apalagi ketua ormas besar tadi dalam tanda petik diiming-imingi sesuatu? Soal disogok saya nggak tahu. Tapi diberikan jabatan," tandasnya.
Baca Juga: Said Aqil Jadi Komut KAI, Munarman: Kereta Api Sudah Banyak yang Urus
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Hal ini dibenarkan oleh Komisaris Independen KAI Riza Primadi.
"Betul," kata Riza saat dikonfirmasi Suara.com lewat pesan singkat, Rabu (3/3/2021).
Said Aqil menggantikan mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal untuk mengawasi kinerja Direksi KAI.
Selain jadi Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil juga merangkap menjadi Komisaris Independen.
Riza mengatakan, terdapat lima jajaran komisaris baru yang ditunjuk oleh Erick Thohir. (Suara.com)
Berita Terkait
-
KPU Pede Masih Pakai Sirekap Buat Pilkada 2024, Pengamat Ingatkan Hal Ini
-
Anies Baswedan "Ditendang" Semua Parpol hingga PDIP Usung Pramono Anung-Rano Karno, Pengamat: Konsekuensi!
-
Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Janggal Tapi Biasa Terjadi di Partai Beringin
-
Pengamat Ini Sebut Jusuf Hamka Pilihan Tepat Golkar untuk Pilkada Jakarta Dibanding Kader Lain
-
Gegara Politik Uang, Pengamat Sebut Calon dari Parpol Lebih Laku Ketimbang Independen
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Menteri Pariwisata Dorong Perpanjangan Runway Bandara di Mentawai
-
Opini: Menelaah Pertanggungjawaban Kasus Koperasi Swadharma Pematangsiantar
-
Cara Mencegah Kapalan di Kaki Agar Tidak Semakin Tebal dan Menyakitkan
-
Pemkot Padang Panjang Hibah Rp 3 Miliar untuk Pemulihan Aceh
-
Tarif Air PDAM Padang Panjang Disesuaikan Setelah 16 Tahun, Apa Dampaknya bagi Pelanggan?