SuaraSumbar.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik keras kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meninjau langsung kondisi banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (18/1/2021). Bahkan, Walhi menyebut Jokowi tidak perlu datang ke Kalsel untuk melihat korban banjir.
Kritik tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono. Menurutnya, kehadiran Jokowi ke Kalsel tidak memberikan solusi terhadap akar masalah banjir. Justru, Jokowi menyebut banjir karena dipicu hujan deras.
"Lebih baik nggak usah ke sini, kasihan rakyat. Sudah pandemi Covid-19, dihajar banjir lagi. Padahal sudah sering Walhi Kalimantan Selatan ingatkan bahwa Kalimantan Selatan dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis," katanya.
Walhi menyoroti pernyataan Jokowi yang cenderung menyalahkan intensitas hujan sebagai pemicu banjir, serta lebih memperhatikan kerusakan infrastruktur akibat banjir itu sendiri.
Banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan kali ini dalam catatan Walhi menjadi yang terparah sepanjang sejarah di provinsi itu. Banjir ini, kata Kisworo, dipicu aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit.
Menurut catatan Walhi Kalimantan Selatan, sebanyak 50 persen lahan di Kalsel sudah dibebani (alih fungsi) izin tambang 33 persen dan perkebunan kelapa sawit 17 persen, belum termasuk HTI (hutan tanaman industri) dan HPH (hak pengusahaan hutan).
"Seharusnya Jokowi hadir dan kuat. Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH. Dan kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil," katanya.
Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kalsel, Jokowi mengatakan banjir yang melanda provinsi tersebut karena hujan selama 10 hari berturut-turut.
"Curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air sehingga memang menguap di 10 kabupaten dan kota," kata Jokowi.
Baca Juga: Mobil Presiden Jokowi Terendam saat Tinjau Banjir di Kalsel
Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk segera memperbaiki infrastruktur jembatan yang runtuh dalam empat hari.
Jokowi juga menyerahkan bantuan sembako, makanan siap saji, dan masker ke beberapa warga terdampak.
Berdasarkan data Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebanyak 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan terdampak banjir: Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola.
(Suara.com)
Berita Terkait
-
Dikepung 20 Ribu Titik Api, WALHI Tunjuk Hidung Ratusan Korporasi: Negara Tunduk Pada Pembakar Hutan
-
Anaknya Dilempar ke Sungai, Istri Penggal Suami
-
6 Fakta 'Panas' di Balik Penunjukan Anak Gubernur Kalsel Jadi Komisaris Bank
-
Jejak Karmila Muhidin Diwarnai Isu Nepotisme: Gagal di Pileg, Mulus Jadi Komisaris Bank Kalsel
-
Penunjukan Anak Gubernur Kalsel Picu Isu Nepotisme, Apa Tugas Komisaris Non-Independen?
Terpopuler
- Gibran Ditangkap Bareskrim Polri, Kronologi Jadi Tersangka dan Kasusnya
- Andalan Gelandang Timnas Jerman Alternatif Bela Timnas Indonesia untuk Ronde 4, Cetak 3 Gol
- 43 Kode Redeem FF Terbaru 5 Agustus: Ada Bundle Akatsuki, Skin Naga, dan Token Itachi
- Tanpa Rumor Apapun, Thom Haye Justru Gabung Tim Asal Jawa Tengah
- Surat Edaran Libur 18 Agustus 2025: Informasi Lengkap dan Terbaru
Pilihan
-
Senyum Semringah Jay Idzes di Sesi Latihan Venezia, Kode Pamit ke Torino
-
Proyek Fiktif Hantam PTPP, KPK 'Obok-obok' Divisi EPC
-
Profil Vicky Kharisma, Suami Acha Septriasa yang Diisukan Cerai dan Co-parenting
-
Rebalancing MSCI Hari Ini, Saham-saham Ini Diprediksi Masuk Indeks
-
Harga Emas Antam Longsor, Hari Ini Jadi Rp 1.943.000 per Gram
Terkini
-
Wamenaker Ancam PT Bumi Sarimas Indonesia di Sumbar: Tak Bayar Gaji Buruh, Kami Tempuh Jalur Hukum!
-
Wamenaker Ikut Suarakan Nasib Buruh Tak Terima Gaji 4 Bulan di Sumbar: Negara Harus Hadir!
-
Sidang Kasus Polisi Tembak Polisi di Polres Selatan, Saksi Sebut Terdakwa Pribadi Tenang
-
Semen Padang FC Lepas dari Sanksi FIFA, PSM Makassar Masih Terancam!
-
Ratusan Karyawan Perusahaan di Padang Pariaman Demo 3 Hari, Tuntut Gaji 4 Bulan Tak Dibayar