SuaraSumbar.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Anshori Siregar meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menghilangkan adanya ancaman sanksi ataupun denda bagi masyarakat yang menolak divaksin Covid-19. Menurutnya, masyarakat pasti mau divaksin kalau memang produk yang digunakan pemerintah bagus.
Ashori bahkan meyakini masyarakat pun bakal mau diminta membayar vaksin Covid-19 jika produknya sudah terjamin aman dan efektif. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan produknya tidak bagus, masyarakat pun bakal enggan divaksin meskipun gratis.
"Kalau bisa Pak Menteri dengan Wamen juga habis rapat ini konferensi pers tidak ada ancaman dan tidak ada denda Rp5 juta, tolong dihapus image itu dimasyarakat itu," kata Ashori dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menkes, PT Bio Farma dan BPOM, Rabu (13/1/2021).
"Vaksin ini kalau bagus akan dicari orang, berapa pun harganya akan dicari orang. Tapi kalau vaksin enggak bagus, gratis pun enggak mau," tambahnya.
Baca Juga: Raker Vaksin Covid-19, Dialog Saat Ribka Minta Wamenkes Buka Masker
Dalam kesempatan yang sama, ia juga sempat menyinggung Kepala BPOM Penny Lukito yang tidak tegas terkait penggunaan vaksin Covid-19. Menurutnya, Penny terlihat dipaksa untuk mengeluarkan izin edar vaksin Covid-19 Sinovac agar segera bisa digunakan.
Ashori menganggap Penny seharusnya menjadi kunci utama dalam kesiapan penggunaan vaksin Sinovac. Tapi yang terlihat olehnya justru Penny selaku penanggung jawab dari BPOM justru yang disetir supaya mengeluarkan izin edar.
"Begitu juga dengan BPOM jangan dipaksa-paksa. Ibu Phenny ini tidak gentlewoman, Ibu tidak bersuara 'tunggu kami vaksinasi, bukan Kemenkes'," tuturnya.
"Vaksin ini saja ikuti lah alur, ini belum apa-apa tanggal 13 Januari vaksinasi presiden. Ibu dipaksa, ibu kan sudah dua kali paparan di sini, bahwa 15 hari lagi baru keluar (EUA), dari mana ibu dipaksa sudah langsung keluarkan EUA itu? ancaman buat ibu itu, ibu diancam," kata dia.
Baca Juga: Terlihat Muda, Ribka Tjiptaning Lempar Gurauan ke Wamenkes
Berita Terkait
-
Di Hadapan Komisi IX DPR, Menaker Paparkan Solusi Kurangi Kesenjangan Pasar Kerja
-
Buntut Indikasi Kecurangan PPDB, DPR Usul Kurangi Jalur Zonasi dari 50 Persen ke 25 Persen
-
Rapat Kerja dengan Menaker, DPR Apresiasi Terbitnya Permenaker tentang Jaminan Sosial PMI
-
Rapat Tertutup Bareng Menaker, Komisi IX DPR Belum Beri Keputusan Tolak Atau Terima Perppu Cipta Kerja
-
34 Persen Warga Indonesia Ngotot Menolak Vaksinasi COVID-19, Ini 3 Alasan Utamanya
Tag
Terpopuler
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Eliano Reijnders Ungkap Rencana Masa Depannya, Berniat Susul Tijjani Reijnders
- Seharga Raize tapi Mesin Sekelas Innova: Yuk Simak Pesona Toyota Frontlander
- Crazy Rich Kalimantan, Begini Mewah dan Mahalnya Kado Istri Haji Isam untuk Ulang Tahun Azura
- Bayern Munchen Pampang Foto Nathan Tjoe-A-On, Pindah ke Bundesliga Jerman?
Pilihan
-
Viral Pertamax Dituding Jadi Biang Rusaknya Fuel Pump Mobil, ITB Sampai Dipanggil
-
MR.DIY Mau Melantai Bursa di BEI, Ini Harga Saham dan Jadwal IPO
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
-
1.266 Personel Diterjunkan, Polres Bontang Pastikan Keamanan di 277 TPS
-
Masa Tenang, Tim Gabungan Samarinda Fokus Bersihkan Alat Peraga Kampanye
Terkini
-
Kasus Polisi Tembak Mati Polisi di Solok Selatan, Sahroni Tekankan Hal Ini di Polda Sumbar
-
Perintah Kapolri, Propam dan Irwasum Tangani Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan
-
Detik-detik AKP Dadang Tembak Mati AKP Ulil, Kompolnas: Kapolres Solok Selatan Berlindung di Ruang Tengah!
-
Lokasi Tambang Galian C Ilegal, Diduga Pemicu Polisi Tembak Polisi di Polres Solok Selatan
-
Jelang Natal dan Tahun Baru, 10 Bus Pariwisata di Sumbar Tak Laik Jalan