SuaraSumbar.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Anshori Siregar meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menghilangkan adanya ancaman sanksi ataupun denda bagi masyarakat yang menolak divaksin Covid-19. Menurutnya, masyarakat pasti mau divaksin kalau memang produk yang digunakan pemerintah bagus.
Ashori bahkan meyakini masyarakat pun bakal mau diminta membayar vaksin Covid-19 jika produknya sudah terjamin aman dan efektif. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan produknya tidak bagus, masyarakat pun bakal enggan divaksin meskipun gratis.
"Kalau bisa Pak Menteri dengan Wamen juga habis rapat ini konferensi pers tidak ada ancaman dan tidak ada denda Rp5 juta, tolong dihapus image itu dimasyarakat itu," kata Ashori dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menkes, PT Bio Farma dan BPOM, Rabu (13/1/2021).
"Vaksin ini kalau bagus akan dicari orang, berapa pun harganya akan dicari orang. Tapi kalau vaksin enggak bagus, gratis pun enggak mau," tambahnya.
Baca Juga: Raker Vaksin Covid-19, Dialog Saat Ribka Minta Wamenkes Buka Masker
Dalam kesempatan yang sama, ia juga sempat menyinggung Kepala BPOM Penny Lukito yang tidak tegas terkait penggunaan vaksin Covid-19. Menurutnya, Penny terlihat dipaksa untuk mengeluarkan izin edar vaksin Covid-19 Sinovac agar segera bisa digunakan.
Ashori menganggap Penny seharusnya menjadi kunci utama dalam kesiapan penggunaan vaksin Sinovac. Tapi yang terlihat olehnya justru Penny selaku penanggung jawab dari BPOM justru yang disetir supaya mengeluarkan izin edar.
"Begitu juga dengan BPOM jangan dipaksa-paksa. Ibu Phenny ini tidak gentlewoman, Ibu tidak bersuara 'tunggu kami vaksinasi, bukan Kemenkes'," tuturnya.
"Vaksin ini saja ikuti lah alur, ini belum apa-apa tanggal 13 Januari vaksinasi presiden. Ibu dipaksa, ibu kan sudah dua kali paparan di sini, bahwa 15 hari lagi baru keluar (EUA), dari mana ibu dipaksa sudah langsung keluarkan EUA itu? ancaman buat ibu itu, ibu diancam," kata dia.
Baca Juga: Terlihat Muda, Ribka Tjiptaning Lempar Gurauan ke Wamenkes
Berita Terkait
-
Waka Komisi IX DPR Geram THR Nakes RSUP Sardjito Cuma Cair 30 Persen, Desak Kemenkes Turun Tangan
-
Sidak DPR, Proyek KEK Lido Hary Tanoe dengan Trump Diduga Langgar Aturan AMDAL dan Rusak Danau
-
DPR Soroti Influencer Skincare Nakal, BPOM Siapkan Aturan Ketat Soal Review Produk
-
Di Hadapan Komisi IX DPR, Menaker Paparkan Solusi Kurangi Kesenjangan Pasar Kerja
-
Buntut Indikasi Kecurangan PPDB, DPR Usul Kurangi Jalur Zonasi dari 50 Persen ke 25 Persen
Tag
Terpopuler
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Jika Lolos Babak Keempat, Timnas Indonesia Tak Bisa Jadi Tuan Rumah
- Pemain Keturunan Indonesia Statusnya Berubah Jadi WNI, Miliki Prestasi Mentereng
- Pemain Keturunan Indonesia Bikin Malu Raksasa Liga Jepang, Bakal Dipanggil Kluivert?
- Menghitung Ranking FIFA Timnas Indonesia Jika Menang, Imbang, atau Kalah Melawan China
Pilihan
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
-
Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas! Trump Beri 'Pukulan' Tarif 32 Persen ke Indonesia
Terkini
-
Daftar 5 Ruas Tol Trans Sumatera Gratis Arus Balik Lebaran 2025, Tol Padang-Pekanbaru Paling Sibuk!
-
Kronologi Nenek dan 2 Cucu Hilang di Pantai Tiku Agam hingga Ditemukan Seperti Ini
-
4 Tips Aman Berkendara Saat Arus Balik Lebaran 2025 dari Polda Sumbar
-
BRI Raih Penghargaan Best Social Loan di The Asset Triple A Awards 2025
-
2 Tewas dalam Kecelakaan Maut di Jalan Alternatif Bukittinggi-Payakumbuh saat Lebaran