SuaraSumbar.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Anshori Siregar meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menghilangkan adanya ancaman sanksi ataupun denda bagi masyarakat yang menolak divaksin Covid-19. Menurutnya, masyarakat pasti mau divaksin kalau memang produk yang digunakan pemerintah bagus.
Ashori bahkan meyakini masyarakat pun bakal mau diminta membayar vaksin Covid-19 jika produknya sudah terjamin aman dan efektif. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan produknya tidak bagus, masyarakat pun bakal enggan divaksin meskipun gratis.
"Kalau bisa Pak Menteri dengan Wamen juga habis rapat ini konferensi pers tidak ada ancaman dan tidak ada denda Rp5 juta, tolong dihapus image itu dimasyarakat itu," kata Ashori dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menkes, PT Bio Farma dan BPOM, Rabu (13/1/2021).
"Vaksin ini kalau bagus akan dicari orang, berapa pun harganya akan dicari orang. Tapi kalau vaksin enggak bagus, gratis pun enggak mau," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga sempat menyinggung Kepala BPOM Penny Lukito yang tidak tegas terkait penggunaan vaksin Covid-19. Menurutnya, Penny terlihat dipaksa untuk mengeluarkan izin edar vaksin Covid-19 Sinovac agar segera bisa digunakan.
Ashori menganggap Penny seharusnya menjadi kunci utama dalam kesiapan penggunaan vaksin Sinovac. Tapi yang terlihat olehnya justru Penny selaku penanggung jawab dari BPOM justru yang disetir supaya mengeluarkan izin edar.
"Begitu juga dengan BPOM jangan dipaksa-paksa. Ibu Phenny ini tidak gentlewoman, Ibu tidak bersuara 'tunggu kami vaksinasi, bukan Kemenkes'," tuturnya.
"Vaksin ini saja ikuti lah alur, ini belum apa-apa tanggal 13 Januari vaksinasi presiden. Ibu dipaksa, ibu kan sudah dua kali paparan di sini, bahwa 15 hari lagi baru keluar (EUA), dari mana ibu dipaksa sudah langsung keluarkan EUA itu? ancaman buat ibu itu, ibu diancam," kata dia.
Baca Juga: Raker Vaksin Covid-19, Dialog Saat Ribka Minta Wamenkes Buka Masker
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
CEK FAKTA: Rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi 2025, Tautannya Beredar!
-
Kawasan Flyover Kelok 9 Longsor, Jalur Sumbar-Riau Putus Total
-
Gerhana Matahari Sebagian 21 September 2025, Kenapa Tidak Terlihat di Indonesia?
-
Viral Kulit Ayam Tanpa Daging Jadi Menu MBG, Wali Murid Kecewa!
-
Kasus Korupsi Dana Subsidi Trans Padang, Kejati Sumbar Tetapkan Tersangka Baru