SuaraSumbar.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 di Indonesia.
Tidak hanya Jokowi, ada beberapa orang pejabat lain juga yang akan mendapat vaksin Covid-19 pertama kali. Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia secara simbolis akan dilakukan pada 13 Januari 2021.
"Iya (Rabu, 13 Januari) dan tata cara prosesnya (vaksinasi ke Jokowi) akan dibahas pada Jumat ini," ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Selasa (5/1/2021) dilansir dari Suara.com.
Siapa saja yang akan menerima vaksin pertama pada hari itu bersama Jokowi, akan dibahas hari Jumat nanti.
Baca Juga: Wali Kota Malang Mau Jadi Pertama Divaksin, Warganet: Baca Dulu Aturannya
"Hari Jumat kita bahas siapa saja, dari perwakilan masyarakat, TNI nanti Jumat dibahas," kata Heru.
Vaksinasi kepada Jokowi akan disiarkan secara langsung melalui media agar masyarakat bisa menyaksikan dan percaya sehingga semua mau menerima vaksin.
"Iya. Biar masyarakat bisa lihat langsung memberikan semangat bisa dilanjutkan ke daerah-daerah juga ikut. Minimal provinsi kota-kota besar juga ikut melanjutkan," katanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan setelah penyuntikan perdana secara simbolis pada 13 Januari 2021, vaksinasi dilanjutkan pada pada 14-15 Januari 2021.
Tito menekankan, walaupun vaksinasi massal akan gelar, protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus tetap ditegakkan.
Baca Juga: Ratusan Polisi Amankan Distribusi Vaksinasi Covid-19 di Solo
“Kita jangan sampai kendor mengenai 3M ini, bukan hanya memakai masker jaga jarak dan cuci tangan secara benar dan sering, tapi kerumunan. Ini bisa menjadi superspreader, percuma kita melakukan tracing, nggak ada gunanya kalau masih ada kerumunan," katanya.
Tito mengingatkan agar pemberian vaksinasi massal ini disosialisasikan dengan baik agar jangan sampai menimbulkan keributan atau rush di masyarakat.
“Jangan sampai terjadi terjadi keributan juga karena vaksin seolah seperti emas bisa terjadi rebutan, kerumunan, lain-lain,” kata Tito.
Tito meminta kepala daerah membuat aturan terkait situasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berkoordinasi dengan TNI, Polri, Satpol PP serta mendirikan Posko Covid-19 di tiap daerah.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan masyarakat harus disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker menjaga jarak dan tidak berkerumun.
“Narasi tentang vaksin ini jangan sampai nantinya membuat masyarakat menganggap setelah ada vaksin itu semuanya akan selesai, tidak, vaksin tidak akan seketika menghentikan Covid-19, vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak divaksin itu juga luput dari Covid-19," kata dia.
Doni juga meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota bekerja keras untuk menambah kapasitas ruang isolasi rumah sakit dengan didukung oleh pemerintah pusat.
Pemda juga diminta untuk mendirikan posko mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan.
Berita Terkait
-
Bukan Mantan Presiden, Faisal Assegaf Sebut Peran Jokowi Saat Ini Adalah Makelar Pilkada
-
Bisa Tampung 2.500 Jemaah, Melongok Megahnya Masjid Jokowi di Abu Dhabi
-
Bentrok dengan Jadwal di Jawa Tengah, RK Sebut Jokowi Belum Tentu Hadiri Kampanye Akbar di Jakarta
-
Sebulan Purnatugas, Berapa Gaji Pensiun Jokowi yang Kini Sudah Sibuk Cawe-Cawe Pilkada?
-
Sudah Sampaikan Undangan, RK Belum Dapat Kepastian Jokowi Hadir atau Tidak di Kampanye Akbar RIDO Terakhir
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Kompolnas Desak Polda Sumbar Ungkap Motif Polisi Tembak Mati Polisi di Polres Solok Selatan
-
Kapolda Sumbar Lepas Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan ke Makassar: Permintaan Ibunya Dimakamkan di Kampung!
-
AKP Dadang Penembak Mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Bakal Dipecat, Kapolda Sumbar: Segera Proses PTDH!
-
Sadis! Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Ditembak Jarak Dekat 2 Kali, Kapolda Sumbar: Tidak Manusiawi!
-
Semringah Nelayan di Ranah Minang, Melaut Bebas Cemas Berkat BPJS Ketenagakerjaan