facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Sengsarakan Petani, Ketua DPR Desak Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Berantas Mafia Pupuk Bersubsidi

Riki Chandra Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:07 WIB

Sengsarakan Petani, Ketua DPR Desak Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Berantas Mafia Pupuk Bersubsidi
Ilustrasi pupuk.

Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum memberantas sindikat mafia pupuk bersubsidi.

SuaraSumbar.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum memberantas sindikat mafia pupuk bersubsidi. Menurutnya, aksi mafia tersebut telah meresahkan masyarakat petani di Indonesia.

"Setiap saya kunjungan ke daerah, masalah pupuk subsidi adalah persoalan yang selalu dikeluhkan petani. Ini sudah menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum terselesaikan," katanya, Jumat (28/1/2022).

Menurut Puan, masalah pupuk subsidi yang selalu dikeluhkan petani kepada dirinya mulai dari persediaan yang langka hingga harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).

Puan mengaku geram dengan praktik-praktik mafia pupuk bersubsidi yang membuat petani kesulitan.

Baca Juga: Masalah Pupuk Bersubsidi Tak Kunjung Selesai, Puan Maharani Minta Para Mafia Ditangkap

"Praktik mafia pupuk bersubsidi telah menyengsarakan petani kecil di lapangan. Praktik ini mengakibatkan mereka sulit mencari pupuk bersubsidi, kalaupun bisa mendapat pasti harganya di atas HET," ujarnya.

Menurut dia, persoalan pupuk subsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai karena kelangkaan pupuk subsidi diakibatkan praktik penyelewengan yang dilakukan sindikat mafia secara terstruktur.

Dia menilai para mafia menyelewengkan pupuk subsidi mulai dari perencanaan, seperti penyusunan alokasi, penentuan distributor, dan dari sisi distribusi hingga penyaluran ke petani.

Puan menyoroti temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait manipulasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani. Dia mengatakan manipulasi data ini yang akhirnya membuat pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.

"Perlunya audit total penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah disusupi praktik mafia. Jangan lagi ada data warga yang sudah meninggal atau mereka yang tidak berhak, masuk dalam RDKK," katanya.

Baca Juga: Polisi Bongkar Mafia Pupuk Subsidi Di Nganjuk, Kementan Minta Masyarakat Ikut Awasi

Ombudsman melaporkan ada 369.688 warga yang meninggal dunia masuk data awal RDKK Tahun 2021. Selain itu, ada temuan warga yang masih remaja masuk ke dalam RDKK.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait