Setidaknya, ada tiga poin utama yang disampaikan Aliansi Bukittinggi Peduli kepada DPRD. Pertama, mendesak mencabut Perwako 40/41 tahun 2018.
Kedua, hentikan kriminalisasi untuk menyelamatkan demokrasi Kota Bukittinggi. Ketiga, status quo pimpinan DPRD kota Bukittinggi dan jangan paksakan kehendak partai pemenang pemilu demi hasrat kekuasaan yang bisa mengancam stabilitas politik dan legislatif kota Bukittinggi anjang umur perjuangan.
