Suhardiman
Senin, 16 November 2026 | 14:48 WIB
Konsumen laporkan pengembang Cluster Classical City Padang ke polisi, persoalkan fasilitas tak sesuai janji.(Suara.com/ B Rahmat)
Baca 10 detik
  • Empat belas konsumen Perumahan Cluster Classical City melaporkan PT SES Mandiri Gemilang ke Polda Sumbar dan Polresta Padang pada akhir Oktober 2026.
  • Laporan diajukan karena terdapat dugaan ketidaksesuaian fasilitas dan kondisi bangunan perumahan dengan janji promosi serta site plan.
  • Kuasa hukum korban menyatakan pengembang diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen akibat tidak menepati penawaran penjualan rumah.

SuaraSumbar.id - Sebanyak 14 konsumen Perumahan Cluster Classical City di Jalan Saiyo V, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, melaporkan pengembang perumahan tersebut ke Polda Sumatera Barat (Sumbar) dan Polresta Padang.

Laporan tersebut ditujukan kepada jajaran pengurus PT SES Mandiri Gemilang. Para konsumen menduga terdapat ketidaksesuaian antara fasilitas dan kondisi perumahan yang diterima dengan penawaran dalam materi promosi serta gambar rencana tapak (site plan) saat pembelian rumah.

Salah seorang warga, H Masrigi Rajo Lelo, mengatakan para konsumen tertarik membeli rumah karena pengembang menawarkan konsep hunian eksklusif dengan sistem klaster yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.

Menurutnya, harga rumah yang dipasarkan berkisar Rp900 juta hingga Rp1,2 miliar. Namun, kondisi perumahan setelah ditempati dinilai tidak sesuai dengan janji yang disampaikan saat pemasaran.

"Kami tidak mempersoalkan harga. Ada yang membeli Rp900 juta, Rp1 miliar sampai Rp1,2 miliar. Namun, setelah dibeli ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan," katanya, Senin (16/11/2026).

Masrigi menjelaskan, sejumlah persoalan mulai ditemukan setelah rumah ditempati. Di antaranya pekerjaan bangunan yang belum tuntas, termasuk bagian plester dinding, serta fasilitas lingkungan yang belum direalisasikan.

Warga juga mengeluhkan kondisi jalan perumahan yang belum diaspal dan masih berupa tanah bercampur batu. Selain itu, sistem drainase dinilai belum sesuai dengan harapan konsumen.

Persoalan lainnya berkaitan dengan lebar jalan lingkungan yang dianggap tidak sesuai dengan gambar site plan. Dalam perencanaan yang diperlihatkan pengembang, lebar jalan disebut mencapai delapan meter. Namun, kondisi di lapangan hanya menyediakan lahan sekitar empat meter.

"Misalnya, dalam site plan dijanjikan lebar jalan delapan meter. Namun, kenyataannya tanah yang tersedia hanya sekitar empat meter," katanya.

Tidak hanya itu, fasilitas keamanan berupa sistem satu pintu atau one gate system juga belum tersedia. Padahal, fasilitas tersebut menjadi salah satu bagian dari konsep perumahan klaster yang ditawarkan kepada calon pembeli.

Masrigi menyebutkan, warga telah beberapa kali berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui mediasi dengan pihak pengembang. Namun, sejumlah tuntutan konsumen hingga kini dinilai belum dipenuhi.

"Kami sudah beberapa kali mediasi, tetapi mereka tidak bisa merealisasikannya. Kami hanya ingin meminta pertanggungjawaban pengembang atas apa yang telah dijanjikan," ungkapnya.

Sementara itu, kuasa hukum 14 warga dari Kantor Hukum LEGALITY, Suharizal, mengatakan pihaknya mendampingi para konsumen menempuh jalur hukum atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen.

Ia menjelaskan, laporan yang disampaikan ke Polda Sumbar berkaitan dengan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Suharizal, keputusan konsumen membeli rumah didasarkan pada informasi dan penawaran pengembang melalui brosur, gambar site plan, serta materi promosi yang menggambarkan konsep perumahan klaster.

Load More