Riki Chandra
Senin, 01 Desember 2025 | 10:54 WIB
Foto Udara sampah kayu gelondongan pasca banjir bandang di Nagari Muaro Pingai, Kecamatan Junjung Sirih, Kab. Solok. Sumatera Barat, Sabtu (29/11/2025). [ANTARA FOTO/Wawan Kurniawan/Lmo/bar]
Baca 10 detik
  •  Sebanyak 132 warga meninggal dan 118 masih hilang akibat bencana.

  • Lebih 33 ribu rumah rusak dan infrastruktur Sumbar terdampak sangat parah.

  • Pemerintah tetapkan tanggap darurat untuk percepat bantuan dan pemulihan daerah.

SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), merilis data terbaru korban bencana hingga penanganan banjir dan longsor yang melanda Ranah Minang.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyebutkan bahwa total kerugian akibat bencana yang melanda sebagian besar wilayah Sumbar telah melampaui angka satu triliun rupiah. Dampak kerusakan tersebut menjangkau berbagai sektor, mulai dari permukiman, lahan pertanian, pendidikan, hingga infrastruktur.

Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia yang telah ditemukan mencapai 132 orang. Kemudian, 118 warga lainnya masih dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian.

“Data ini merupakan laporan terkini dari tim di lapangan yang terus melakukan pencarian dan pendataan,” ujar Mahyeldi, Senin (1/12/2025).

Ia menegaskan bahwa proses pembaruan data dilakukan dua kali sehari untuk memastikan informasi yang diterima publik tetap akurat.

Selain korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan kerusakan parah pada permukiman warga. Tercatat lebih dari 33.000 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang beragam.

Tidak hanya itu, sekitar 16.000 hektar lahan pertanian turut terdampak, mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.

"Kerusakan juga menimpa fasilitas umum, meliputi 99 sekolah, 12 fasilitas kesehatan, 72 rumah ibadah, dan 13 perkantoran pemerintah," ujarnya.

Infrastruktur pendukung lainnya seperti 72 jaringan irigasi, 10 bendungan, satu talud, serta satu ruas jalan dan satu jembatan juga mengalami kerusakan signifikan. Secara keseluruhan, lebih dari empat kilometer ruas jalan dinyatakan rusak berat.

Mahyeldi menuturkan bahwa pihaknya telah menetapkan status tanggap darurat sejak 25 November 2025 sebagai langkah percepatan penanganan.

Dengan status tersebut, pemerintah daerah dapat mengerahkan sumber daya secara lebih cepat dan terkoordinasi untuk membantu warga di wilayah terdampak.

Sebanyak 16 kabupaten di Sumbar tercatat terdampak bencana ini. Mahyeldi menjelaskan bahwa seluruh data yang disampaikan berasal dari posko terpadu yang setiap hari menerima laporan dari tim kabupaten dan kota.

“Update data akan terus bergerak karena laporan dari lapangan juga terus masuk,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana. Dukungan dari pemerintah pusat disebutnya sangat membantu.

“Presiden dan sejumlah kementerian telah datang langsung serta menyalurkan bantuan yang sangat berarti bagi percepatan pemulihan,” katanya.

Load More