Pasaman Barat Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Sepekan, Ini Kata Bupati

SuaraSumbar.id - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama satu minggu ke depan menyusul tingginya curah hujan yang menyebabkan banjir meluas di sejumlah wilayah.

Penetapan status tanggap darurat bencana diumumkan langsung oleh Bupati Pasaman Barat, Yulianto, saat meninjau kondisi kawasan Aia Gadang di Kecamatan Pasaman.

“Diperlukan penanganan serius terhadap bencana alam yang terjadi. Berbagai bantuan mulai kita salurkan kepada warga terdampak banjir dan bencana alam lainnya,” ujar Yulianto, Selasa (25/11/2025).

Didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, Bupati memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar serta kebutuhan warga dapat terpenuhi.

Ia menegaskan bahwa dengan diberlakukannya status tanggap darurat bencana, pemerintah daerah akan mengoptimalkan seluruh upaya pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Pemkab Pasaman Barat juga menyerahkan bantuan logistik darurat kepada warga Nagari Aia Gadang. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan pokok seperti sembako, makanan siap saji, roti, gula, kopi, hingga air mineral.

Selain itu, fasilitas pendukung seperti dapur umum Nagari Aia Gadang dan dapur umum Dinas Sosial turut ditinjau guna memastikan ketersediaan makanan bagi warga dan pengungsi.

Yulianto mengatakan, potensi cuaca ekstrem dan prediksi hujan intensitas tinggi masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama mereka yang tinggal di daerah rawan banjir.

“Dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana, saya meminta masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran sungai untuk bersedia dan proaktif dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Keselamatan jiwa adalah yang utama,” katanya.

Pemkab melalui BPBD serta instansi terkait tetap bersiaga mengantisipasi kondisi lanjutan. Ia juga mengajak seluruh relawan dan lembaga sosial untuk bersinergi selama masa tanggap darurat.

Sinergi ini diharapkan mempercepat proses penanganan dan meminimalkan risiko kerugian lebih besar bagi masyarakat. (Antara)