Kapan 3 Sekolah Rakyat di Sumbar Beroperasi? Ini Penjelasan Dinas Sosial

SuaraSumbar.id - Tiga Sekolah Rakyat di Sumatera Barat (Sumbar) akan resmi beroperasi pada 14 Juli 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026.

Program ini merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial dan menjadi bagian dari komitmennya untuk memberikan akses pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kepala Dinas Sosial Sumbar, Syaifullah, menyatakan kesiapan seluruh unit sekolah dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara resmi mulai pertengahan Juli ini.

“Tiga Sekolah Rakyat ini siap memulai proses belajar mengajar pada 14 Juli 2025,” ujarnya di Kota Padang, Senin (7/7/2025).

Ketiga sekolah tersebut berada di tiga lokasi berbeda. Satu sekolah di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Padang, satu di Balai Latihan Kerja (BLK) Lubuk Selasih, Kabupaten Solok untuk jenjang SMP, serta satu lagi di Universitas Negeri Padang (UNP) untuk tingkat SMA.

Sekolah Rakyat di Padang, yang berada di lingkungan BBPPKS, akan menampung sebanyak 100 siswa baru.

Jumlah itu terdiri atas empat rombongan belajar (rombel), dengan masing-masing rombel diisi oleh 25 siswa.

Demikian pula di Solok, kapasitas awalnya mencakup empat rombel untuk jenjang SMP.

Sementara itu, di UNP, Sekolah Rakyat jenjang SMA akan memulai operasionalnya dengan dua rombel terlebih dahulu. Namun ke depannya, kapasitas akan terus diperluas secara bertahap.

Dinas Sosial Sumbar mencatat, ada delapan kabupaten dan kota lain yang sedang dalam proses pendirian sekolah serupa.

Mereka adalah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Target kita, delapan daerah ini bisa memiliki Sekolah Rakyat yang aktif beroperasi sepenuhnya pada 2026," jelas Syaifullah.

Persiapan tenaga pendidik juga menjadi perhatian serius. Dinas Sosial Sumbar menyatakan bahwa saat ini telah ada 29 guru yang akan mengajar di ketiga sekolah tersebut.

“Kemarin itu baru selesai pembekalan Kepala Sekolah Rakyat, dan tiga kepala sekolah dari Sumbar juga ikut. Artinya sudah siap untuk melaksanakan Sekolah Rakyat,” katanya.

Kurikulum untuk Sekolah Rakyat sudah disiapkan, mengikuti prinsip pendidikan karakter dan keterampilan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo. Dengan begitu, pendidikan yang diberikan tidak hanya berbasis akademik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial, keagamaan, dan vokasional.