Pemkab Pesisir Selatan Bantah Isu Politisasi Rakor Kepsek Jelang Pilkada 2024, Buntut Digelar di Rumah Dinas Bupati

SuaraSumbar.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), menegaskan bahwa Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri para kepala SD dan SMP pada 18 September 2024 tidak memiliki muatan politik. Rakor itu memicu spekulasi lantaran digelar di rumah dinas bupati yang akan kembali berlaga di Pilkada serentak tahun ini.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Salim Muhaimin. Menurutnya, agenda utama rakor adalah membahas tantangan dan peluang pendidikan di Pesisir Selatan, serta mengevaluasi penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah-sekolah.

"Pendidikan adalah fondasi utama bagi pembangunan daerah ini. Tanpa pendidikan yang berkualitas, sulit untuk membawa Pesisir Selatan menuju masa depan yang lebih baik," katanya, Sabtu (23/9/2023).

Surat undangan Rakor tersebut memang sempat menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat, terutama di tengah suasana politik jelang Pilkada 2024. Namun, Salim menegaskan bahwa Rakor ini sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Dalam Rakor, dibahas pula strategi untuk meningkatkan Visi Misi Sekolah agar sejalan dengan visi-misi daerah, memperkuat Profil Pelajar Pancasila, dan mendorong digitalisasi sekolah. Selain itu, sekolah-sekolah di Pesisir Selatan diinstruksikan untuk mengoptimalkan perencanaan berbasis data, termasuk Rapor Mutu Pendidikan.

Salim juga menyampaikan bahwa evaluasi kinerja guru, kepala sekolah, serta guru PPPK menjadi agenda utama dalam Rakor ini. "Kami ingin memastikan bahwa semua tenaga pendidik di Pesisir Selatan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN," ujarnya.

Kurikulum Merdeka Belajar di Pesisir Selatan dinilai cukup berhasil, dengan tingginya minat guru untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Pesisir Selatan memiliki angka partisipasi guru yang cukup tinggi, berada di posisi kedua setelah Kota Padang.

Selain itu, Rakor juga menyoroti pentingnya akreditasi sekolah yang berbasis pada pendidikan karakter, serta pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memastikan seluruh siswa mendapatkan akses pendidikan berkualitas.

Bupati Risma Yul Anwar telah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Menurutnya, Pesisir Selatan harus mempersiapkan generasi muda yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional, demi menyongsong momentum Indonesia Emas 2045.