Potensi Energi Panas Bumi di Sumbar Belum Tergarap Maksimal, Ini Alasannya

SuaraSumbar.id - Pemanfaatan energi panas bumi atau geothermal di Sumatera Barat (Sumbar) belum maksimal lantaran terhalang banyak faktor. Salah satunya karena masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dampak positif dengan kehadiran kegiatan eksplorasi energi bersih tersebut terhadap kehidupan dalam berbagai aspek.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas, Harif Amali Rivai, mengatakan, untuk menggarap geothermal di Sumbar, harus ada semangat kebersamaan dari berbagai elemen masyarakat.

Hal itu diungkap Harif dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Pemanfaatan Energi Panas Bumi Sumbar yang diadakan Forum Wartawan Peduli Panas Bumi di Padang pada Kamis (1/12/2023).

"Butuh semangat kebersamaan, baik itu tokoh masyarakat, niniak mamak, alim ulama hingga pemerintah daerah. Supaya masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dampak positif kehadiran geothermal," katanya.

Menurut Harif, dari segi ekonomi, selain akan membuat stok energi listrik melimpah, juga akan banyak memberikan dampak turunan, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, kemajuan UMKM sehingga penyerapan tenaga kerja lokal.

Jika ada investor masuk ke sebuah daerah, akan ada suntikan modal dalam jumlah besar. Modal tersebut akan terdistribusi ke berbagai aspek dan berputar di masyarakat. Lalu pemerintah daerah juga akan mendapatkan suntikan PAD dari hasil pemanfaatan energi panas bumi tersebut setiap tahun. "Kalau sudah ada berdiri geothermal, Pemda tidak perlu lagi memikirkan PAD. Karena sudah mendapatkan sumber besar yang pasti setiap tahun," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Amril Amir mengatakan, peristiwa demi peristiwa menjadi fakta adanya ketakutan investor masuk ke Sumbar. "Karena rata-rata tanah di Sumbar adalah tanah ulayat yang untuk pembebasannya memerlukan proses yang panjang. Ini salah satu ketakutan investor masuk ke Sumbar," jelasnya.

Namun, ada juga kejadian pemerintah dan perusahaan yang ingin melakukan sebuah aktivitas eksplorasi, tidak melibatkan niniak mamak setempat. "Harusnya undang dulu niniak mamak, yang juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan musyawarah bersama sesuai dengan kebiasaan orang Minangkabau," katanya.

Selain itu, sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat juga terputus karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari kalangan niniak mamak dan juga tokoh-tokoh masyarakat.

"Ketika pemerintah sudah melibatkan niniak mamak, pesan yang disampaikan niniak mamak juga tidak utuh. Jadi kita tidak menyalahkan pemerintah saja. Tetapi di SDM ninik mamak juga," terangnya.