SuaraSumbar.id - Aktivis dan pegiat media, Nicho Silalahi mengomentari pernyataan Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang menyebut bahwa TNI boleh melakukan kudeta jika pemerintah melanggar ideologi.
Menurut Nicho, mantan Panglima TNI baru bersikap seolah-olah garang usai pensiun. Dia pun mempertanyakan mengapa Gatot tidak melakukan kudeta saat masih menjabat sebagai Panglima TNI.
“Keren nih omong kosongmu Jendral, waktu lo masih Panglima kok ga langsung kudeta?," kata Nicho Silalahi lewat cuitannya di akun Twitter @Nicho_Silalahi, dikutip dari Hops.id - jaringan Suara.com, Kamis (2/6/2022).
“Giliran udah pensiun baru seolah garang (post power syndrom),” sambungnya lagi.
Sebelumnya diberitakan, Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa TNI boleh melakukan kudeta jika pemerintah melanggar ideologi atau mengganti Pancasila.
Hal ini disampaikan Gatot Nurmantyo dalam wawancaranya bersama Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Dalam wawancara tersebut, Refly Harun membacakan pertanyaan-pertanyaan netizen yang diajukan kepada Gatot Nurmantyo.
Salah satu pertanyaan yang dibacakan adalah apakah kudeta militer bukanlah sesuatu yang melanggar sumpah prajurit TNI.
“Berarti kudeta militer itu tidak melanggar sumpah prajurit, dong?” demikian pertanyaan netizen yang dibacakan Refly Harun.
Menanggapi pertanyaan itu, Gatot Nurmantyo awalnya menegaskan bahwa sumpah TNI adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ia lalu juga menegaskan bahwa semua prajurit TNI adalah orang-orang yang beragama dan pasti menyebutkan sumpah tersebut.
“Maka, kalau politik TNI itu setianya kepada negara, kapan mengkudeta? Kalau pemerintah sudah melanggar ideologi atau mengganti Pancasila dengan ideologi yang lainnya," ujar Gatot Nurmantyo.
Menurut Gatot Nurmantyo, jika pemerintah mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya, maka prajurit TNI sudah pasti melakukan kudeta tanpa diperintah.
“Pasti akan kudeta. Di luar itu, tidak ada kata kudeta, begitu ya,” ujarnya.
Refly Harun lalu menanggapi bahwa setelah kudeta militer pun, pemerintahan harus segera dikembalikan kepada kepemimpinan sipil dengan cara-cara yang demokratis.
Berita Terkait
-
Kriteria Capres Partai Pelita, Din: Pak Gatot Qualified, Tapi Fokus Kami Lolos Verifikasi Pemilu
-
Tolak Ajakan Din Syamsuddin Masuk Partai Pelita, Gatot Nurmantyo: Saya Berkomittmen Tak Ada di Partai Mana Pun
-
Ajak Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Gabung, Ketum Partai Pelita: Jangan ke Partai Ummat
-
Heran Presiden Jokowi Sampai Datangi Elon Musk, Nicho Silalahi: Hina Banget
-
Profil Aylawati Sarwono, Istri Pendiri MURI yang Diduga Foto Syur
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Kapan BLT Kesra Rp 900 Ribu November 2025 Cair? Begini Cara Cek Penerimanya
-
Ratusan Ribu Warga Padang Ikut Simulasi Tsunami Megathrust Mentawai, Waktu Evakuasi Hanya 20 Menit!
-
BRI Hadirkan Lagi Pengusaha Muda BRILiaN 2025, Tahun Ini Jangkau 8 Wilayah Indonesia
-
CEK FAKTA: Luhut Ancam Tembak Mati Rakyat Indonesia, Benarkah?
-
Benarkah Purbaya Kembalikan Harga Bensin Seperti Era Soeharto? Begini Faktanya