SuaraSumbar.id - Aktivis dan pegiat media, Nicho Silalahi mengomentari pernyataan Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang menyebut bahwa TNI boleh melakukan kudeta jika pemerintah melanggar ideologi.
Menurut Nicho, mantan Panglima TNI baru bersikap seolah-olah garang usai pensiun. Dia pun mempertanyakan mengapa Gatot tidak melakukan kudeta saat masih menjabat sebagai Panglima TNI.
“Keren nih omong kosongmu Jendral, waktu lo masih Panglima kok ga langsung kudeta?," kata Nicho Silalahi lewat cuitannya di akun Twitter @Nicho_Silalahi, dikutip dari Hops.id - jaringan Suara.com, Kamis (2/6/2022).
“Giliran udah pensiun baru seolah garang (post power syndrom),” sambungnya lagi.
Sebelumnya diberitakan, Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa TNI boleh melakukan kudeta jika pemerintah melanggar ideologi atau mengganti Pancasila.
Hal ini disampaikan Gatot Nurmantyo dalam wawancaranya bersama Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Dalam wawancara tersebut, Refly Harun membacakan pertanyaan-pertanyaan netizen yang diajukan kepada Gatot Nurmantyo.
Salah satu pertanyaan yang dibacakan adalah apakah kudeta militer bukanlah sesuatu yang melanggar sumpah prajurit TNI.
“Berarti kudeta militer itu tidak melanggar sumpah prajurit, dong?” demikian pertanyaan netizen yang dibacakan Refly Harun.
Menanggapi pertanyaan itu, Gatot Nurmantyo awalnya menegaskan bahwa sumpah TNI adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ia lalu juga menegaskan bahwa semua prajurit TNI adalah orang-orang yang beragama dan pasti menyebutkan sumpah tersebut.
“Maka, kalau politik TNI itu setianya kepada negara, kapan mengkudeta? Kalau pemerintah sudah melanggar ideologi atau mengganti Pancasila dengan ideologi yang lainnya," ujar Gatot Nurmantyo.
Menurut Gatot Nurmantyo, jika pemerintah mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya, maka prajurit TNI sudah pasti melakukan kudeta tanpa diperintah.
“Pasti akan kudeta. Di luar itu, tidak ada kata kudeta, begitu ya,” ujarnya.
Refly Harun lalu menanggapi bahwa setelah kudeta militer pun, pemerintahan harus segera dikembalikan kepada kepemimpinan sipil dengan cara-cara yang demokratis.
Berita Terkait
-
Kriteria Capres Partai Pelita, Din: Pak Gatot Qualified, Tapi Fokus Kami Lolos Verifikasi Pemilu
-
Tolak Ajakan Din Syamsuddin Masuk Partai Pelita, Gatot Nurmantyo: Saya Berkomittmen Tak Ada di Partai Mana Pun
-
Ajak Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Gabung, Ketum Partai Pelita: Jangan ke Partai Ummat
-
Heran Presiden Jokowi Sampai Datangi Elon Musk, Nicho Silalahi: Hina Banget
-
Profil Aylawati Sarwono, Istri Pendiri MURI yang Diduga Foto Syur
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Dedikasi Mantri BRI Layani Pegunungan Toraja Utara
-
Tangis Ayah untuk NH, Dugaan Perundungan yang Berulang, Bocah Kelas 3 SD Meninggal
-
Demokrat Sumbar Pasang Target Rebut Kembali Kursi DPR RI yang Hilang
-
Polwan di Sumbar Diduga Dilecehkan Perwira Berpangkat AKBP
-
Hinca Panjaitan Sebut Perkara Kredit Tak Layak Diproses sebagai Korupsi