SuaraSumbar.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, memanggil seluruh perusahaan kelapa sawit. Hal ini dilakukan untuk menyikapi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) akhir-akhir ini.
"Hari ini kami telah melakukan pertemuan dengan seluruh perusahaan kelapa sawit, namun hanya diwakili (pegawai) yang bukan pengambil keputusan," kata Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto saat menerima aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat, Jumat (20/5/2022).
Menurutnya, pertemuan dengan perusahaan kelapa sawit itu juga dihadiri perwakilan Dinas Perkebunan, kemitraan, peron, dan pengumpul.
"Kita kecewa karena hasil atau keputusannya tidak ada. Kita menunggu jawaban tertulis dari mereka. Selain itu juga akan memanggil ulang," katanya.
Pihaknya mempertanyakan terkait persoalan harga TBS pekebun rakyat yang anjlok dari Rp.3000-an menjadi Rp1.000.
"Tapi ada kabar baiknya Presiden telah mencabut pelarangan ekspor. Kita lihat perkembangan beberapa hari ke depan," katanya.
Menyikapi tuntutan mahasiswa, DPRD akan menindaklanjuti dengan sejumlah langkah. Pertama, pihaknya telah memanggil perusahaan dan mempertanyakan persoalan harga TBS.
Kedua, akan mengawasi harga TBS di Pasaman Barat dan jika ada penurunan sepihak akan memanggil kembali perusahaan.
Ketiga, akan memanggil Dinas Koperasi dan UKM terkait harga dengan pupuk yang tinggi. Keempat, akan mempertimbangkan pengusulan pemberhentian Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian namun itu adalah kewenangan bupati. DPRD segera rapat bersama dengan instansi terkait agar segera mengadakan pemilihan Wali Nagari pada tahun 2022.
Baca Juga: Petani Sawit Sumsel Aksi Keprihatinan Bawa TBS ke Kantor Bupati, Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut
Penegasan itu terkait aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa Pasaman Barat mengenai harga TBS, pupuk, dan persoalan lainnya.
Salah seorang mahasiswa Eko Prayoga menekankan Pemkab Pasaman Barat dan DPRD agar dapat memperjuangkan masyarakat pekebun sawit.
"Perjuangkanlah masyarakat. Harga TBS anjlok, harga minyak goreng mahal, dan pupuk mahal dan langka. Kami masyarakat ingin persoalan ini dapat menjadi perhatian," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Dua Pekan Ekspor CPO Dilarang, Petani Sawit Sumsel: Harga TBS Kian Anjlok, Penuh Ketidakpastian
-
Harga Anjlok Usai Larangan Ekspor, Pemprov Kaltim Terbitkan Surat Edaran Penerapan Harga Tandan Buas Segar Sawit
-
Ekspor Minyak Goreng Dilarang Mulai Hari Ini, Harga TBS Sawit Sumsel Terjun Bebas Rp1.000 Per Kilogram
-
Harga Sawit Turun dari Rp3 Ribu Jadi Rp900/Kg Jelang Lebaran, Petani Pilih Tak Panen
-
Asosiasi Petani Sawit Ketar-ketir Larangan Ekspor CPO Bisa Turunkan Harga TBS
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- 25 Ribu Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Judol
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Khofifah dan Emil Hadiri Pameran Tunggal Lukisan SBY, Apresiasi Karya Presiden ke-6 RI
- Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk
Pilihan
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
Terkini
-
Jangan Lewatkan Promo BRI Kartu Kredit untuk Jus Buah Boost, Diskon 25% dengan Tap to Pay
-
BRI Raih Indonesia Sports Industry of the Year 2026
-
Ingin Pensiun Nyaman? Siapkan Dana Sejak Dini lewat BRI DPLK di BRImo
-
45 Kuda Raih Podium di IHR Merdeka Cup 2026, Disaksikan 18.000 Pengunjung
-
Inilah Cerita Tentang Dewi Natalia, Mantri BRI yang 15 Tahun Lawan Rentenir dan Dukung Pedagang