SuaraSumbar.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, memanggil seluruh perusahaan kelapa sawit. Hal ini dilakukan untuk menyikapi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) akhir-akhir ini.
"Hari ini kami telah melakukan pertemuan dengan seluruh perusahaan kelapa sawit, namun hanya diwakili (pegawai) yang bukan pengambil keputusan," kata Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto saat menerima aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat, Jumat (20/5/2022).
Menurutnya, pertemuan dengan perusahaan kelapa sawit itu juga dihadiri perwakilan Dinas Perkebunan, kemitraan, peron, dan pengumpul.
"Kita kecewa karena hasil atau keputusannya tidak ada. Kita menunggu jawaban tertulis dari mereka. Selain itu juga akan memanggil ulang," katanya.
Pihaknya mempertanyakan terkait persoalan harga TBS pekebun rakyat yang anjlok dari Rp.3000-an menjadi Rp1.000.
"Tapi ada kabar baiknya Presiden telah mencabut pelarangan ekspor. Kita lihat perkembangan beberapa hari ke depan," katanya.
Menyikapi tuntutan mahasiswa, DPRD akan menindaklanjuti dengan sejumlah langkah. Pertama, pihaknya telah memanggil perusahaan dan mempertanyakan persoalan harga TBS.
Kedua, akan mengawasi harga TBS di Pasaman Barat dan jika ada penurunan sepihak akan memanggil kembali perusahaan.
Ketiga, akan memanggil Dinas Koperasi dan UKM terkait harga dengan pupuk yang tinggi. Keempat, akan mempertimbangkan pengusulan pemberhentian Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian namun itu adalah kewenangan bupati. DPRD segera rapat bersama dengan instansi terkait agar segera mengadakan pemilihan Wali Nagari pada tahun 2022.
Baca Juga: Petani Sawit Sumsel Aksi Keprihatinan Bawa TBS ke Kantor Bupati, Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut
Penegasan itu terkait aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa Pasaman Barat mengenai harga TBS, pupuk, dan persoalan lainnya.
Salah seorang mahasiswa Eko Prayoga menekankan Pemkab Pasaman Barat dan DPRD agar dapat memperjuangkan masyarakat pekebun sawit.
"Perjuangkanlah masyarakat. Harga TBS anjlok, harga minyak goreng mahal, dan pupuk mahal dan langka. Kami masyarakat ingin persoalan ini dapat menjadi perhatian," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Dua Pekan Ekspor CPO Dilarang, Petani Sawit Sumsel: Harga TBS Kian Anjlok, Penuh Ketidakpastian
-
Harga Anjlok Usai Larangan Ekspor, Pemprov Kaltim Terbitkan Surat Edaran Penerapan Harga Tandan Buas Segar Sawit
-
Ekspor Minyak Goreng Dilarang Mulai Hari Ini, Harga TBS Sawit Sumsel Terjun Bebas Rp1.000 Per Kilogram
-
Harga Sawit Turun dari Rp3 Ribu Jadi Rp900/Kg Jelang Lebaran, Petani Pilih Tak Panen
-
Asosiasi Petani Sawit Ketar-ketir Larangan Ekspor CPO Bisa Turunkan Harga TBS
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Gubernur Sumbar Desak Daerah Terdampak Bencana Segera Siapkan Lahan Huntara, Lokasi Harus Aman!
-
Korban Banjir Bandang di Agam Butuh 525 Huntara, Tersebar di 7 Kecamatan
-
Pembangunan 200 Unit Huntara Padang Pariaman Dimulai, Menko PMK: Ini Wujud Kehadiran Negara!
-
Soroti Krisis Nilai, Dinas Kebudayaan Sumbar Terus Perkuat Pelestarian Adat Minangkabau
-
Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik Masuk Tahap Konstruksi, Ini Kata Gubernur Sumbar