Scroll untuk membaca artikel
Riki Chandra
Minggu, 11 April 2021 | 19:15 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

SuaraSumbar.id - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah resmi mendaftarkan Demokrat sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Aksi tersebut ternyata menuai protes dari seseorang yang mengklaim diri sebagai pendiri Partai Demokrat, Wisnu Herryanto Krestowo. Dia pun membuat surat terbuka yang intinya menolak langkah yang dilakukan SBY.

Dalam suratnya yang dikutip Minggu (11/4/2021) Wisnu pemegang Paspor Republik Indonesia Nomor : X1058515 dengan ini mengajukan keberatan atas permohonan SBY kepada Ditjen KI Kemenkumham pada 19 Maret 2021 lalu.

Ada beberapa poin keberatan yang disampaikan Wisnu dalam surat tersebut, di antaranya;

Baca Juga: Ferdinand Hutahaean: Saya Tidak Percaya Sama Pak SBY

1. Saya adalah orang pertama yang menggagas lahir dan berdirinya Partai Demokrat 20 tahun yang lalu (Tahun 2001) bersama saudara Vence Rumangkang dan Kurdi Mustofa, setelah saudara Susilo Bambang Yudhoyono gagal terpilih sebagai Wakil Presiden pada Sidang Istimewa MPR-RI 2001.

2. Saya lah yang merancang dan menciptakan bintang segitiga merah putih. Awalnya bintang segitiga merah putih itu berada dalam bingkai segilima, sebagai lambang/logo Partai Demokrat. Arti dan makna nya adalah: bintang segitiga merah putih adalah platform perjuangan partai dengan landasan Ketuhanan YME - Kebangsaan (Nasionalisme) dan Demokrasi, sedangkan bingkai segilima artinya berada di dalam bingkai Pancasila sebagai Dasar Negara.

3. Setelah kami bicarakan diforum bertiga (saya, Vence dan Kurdi), ada dinamika yang berkembang soal warna dasar bingkai segilima yang tadinya polos warna putih diganti warna hitam atau biru. Setelah itu kami sepakat membentuk kepengurusan awal sebanyak 9 (sembilan) orang pada tanggal 10 September 2001.

4. Setelah terbentuk, kami mengajukan pengesahan ke Depkumham waktu itu, tapi disarankan oleh Ditjen AHU agar kami menunggu terbitnya Undang-Undang Parpol yang sedang dalam proses finalisasi di DPR-RI.

5. Setelah terbit UU Parpol Nomor: 31/2002, maka terjadi perubahan susunan pendiri dan pengurus karena menyesuaikan persyaratan UU minimal harus didirikan oleh 50 orang. Setelah disesuaikan, maka jumlah pendiri berubah menjadi 99 orang dan juga mengubah komposisi susunan pengurus menjadi DPP Partai Demokrat.

Baca Juga: Dituding Ambil Kepemilikan Demokrat, Kubu Moeldoko Sebut SBY Tak Bermoral

6. Berdasarkan Akta Pendirian Partai Demokrat yang dibuat oleh Notaris Arswendi Kamuli SH dan sudah disahkan oleh Menkumham 20 tahun yang lalu, nama saya berada pada urutan nomor 11, sebagai BUKTI OTENTIK, di arsip Ditjen AHU.

Load More