Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat berbicara soal kisruh dualisme di Partai Demokrat. (Suara.com/Novian)
AHY mengatakan turut membawa dokumen seperti AD/ART Partai Demokrat dan surat keputusan pengangkatan ketua DPD 34 provinsi dan ketua dewan pimpinan cabang dari 514 kabupaten dan kota.
Menurut AHY, ketua DPD dan DPC itu adalah pemilik suara yang sah untuk menentukan nasib Partai Demokrat.
Seperti diketahui, KLB di Deli Serdang yang dipimpin oleh Jhoni Allen, menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025, serta Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina partai periode 2021-2025.
Berita Terkait
-
Mantan Kader Demokrat: Yang Terjadi Saat Ini Adalah Karma
-
Merapat ke Kubu Moeldoko usai Dipecat, Marzuki Alie Resmi Gugat AHY
-
Mau Didatangi Kubu Moeldoko, Kemenkumham Tak Dijaga Ketat Seperti Kubu AHY
-
Hari Ini AHY Digugat ke Pengadilan Jakarta Pusat!
-
Kubu AHY: Jangan Manipulasi AD/ART Demokrat Demi Ambisi Politik!
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- 9 Tinted Sunscreen untuk Samarkan Noda dan Ratakan Warna Kulit
- 7 Rekomendasi HP Murah Kuat Main MLBB Smooth 60 FPS: Chipset Helio G99 dan Snapdragon 685
- 4 Shio Paling Beruntung 8 November 2026: Macan hingga Babi Panen Hoki dan Rezeki
Pilihan
-
Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
-
Panda Nababan, Politikus Senior PDI Perjuangan Meninggal Dunia di Rumahnya
-
Dua Eks Kapolri Diisukan Ditangkap, Polri Buka Fakta 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
Terkini
-
105 Jemaah Umrah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta, Izin Travel Ternyata Sudah Dibekukan
-
Polda Sumbar Ungkap 26 Kasus Curanmor, 30 Kendaraan Warga Diselamatkan
-
Kinerja BRI Terus Tumbuh, Laba Tembus Rp48,2 Triliun hingga Triwulan III 2026
-
Soroti Disharmoni Putusan Bawaslu dan MK, APHTN-HAN Usulkan Mekanisme Baru Sengketa Pemilu
-
Literasi Keuangan Sumbar Masih 76,6 Persen, Easycash Sasar Mahasiswa dan UMKM