SuaraSumbar.id - Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai tindakan Kepala Staf Presiden, Moeldoko dalam "mengambil paksa" kepemimpinan Demokrat dengan jalan Kongres Luar Biasa (KLB) sebuah strategi politik yang inkonstitusional.
"Moeldoko menggunakan strategi hajar dan hantam serta caplok saja kekuasaan orang lain dengan cara inkonstitusional," kata Ujang kepada Suara.com, Sabtu (6/3/2021).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu, strategi tersebut dilakukan Moeldoko dengan mengambil momentun karena mempunyai kekuatan sebagai bagian istana. Akhirnya, nilai-nilai etika hingga moralitas dikesampingkan.
"Sangat disayangkan kudeta tersebut terjadi di depan mata rakyat Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Moeldoko yang merupakan orang istana," ungkapnya.
Kudeta yang terjadi dalam tubuh Demokrat, kata Ujang, tentu menjadi preseden buruk ke depan. Bahkan, kisruh Demokrat ini tragedi demokrasi di tengah pandemi.
"Siapa pun nanti penguasanya dan orang yang punya kuasa, akan mencaplok dan mengkudeta kekuasaan yang sah di tubuh partai. Ini merupakan tragedi demokrasi di tengah pandemi," katanya.
Sebelumnya, Ketua Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB yang digelar Jumat (5/3/2021).
"Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) Dr Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa periode 2021-2025," kata pimpinan sidang yang dibacakan Jhonny Allen, dikutip dari SuaraSumut.com.
Peserta KLB awalnya mengusulkan dua nama untuk kandidat Ketum Demokrat. Masing-masing, Marzuki Alie dan Moeldoko.
Baca Juga: Terang-terangan Kudeta AHY, Pengamat: Moeldoko Pakai Teori Machiavelli
Hanya saja, Marzuki Alie mengundurkan diri dan dengan demikian secara otomatis menyatakan Moeldoko sebagai calon tunggal dan dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat hasil KLB.
Selain Moeldoko, KLB juga mengukuhkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
Berita Terkait
-
Mahfud MD: Kalau Pemerintah Larang KLB Demokrat Nanti Dinilai Intervensi
-
Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum, KLB Demokrat Jadi Masalah Jika Didaftarkan
-
Jika Tak Mundur dari Istana, Kesannya Moeldoko Sembunyi di Ketiak Presiden
-
Andi Mallarangeng Duga Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat dari AHY
-
Soal KLB, SBY: Bangsa Ini Berkabung, Akal Sehat Telah Mati
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
2 Orang Kena Peluru Nyasar di UNP, SPK Sumbar Desak Investigasi Independen
-
Mitsubishi Destinator Exceed Hadir dengan Mesin Turbo Irit & Kabin Luas untuk Perjalanan Keluarga
-
Ini Penyebab Muncul Bau Tak Sedap di Kamar Mandi dan Cara Mengatasinya
-
2 Orang Terkena Peluru Nyasar di Kampus UNP, Diduga dari Latihan TNI
-
MAAM Polisikan Abu Janda terkait Dugaan Hina Masyarakat Sumbar