SuaraSumbar.id - Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai tindakan Kepala Staf Presiden, Moeldoko dalam "mengambil paksa" kepemimpinan Demokrat dengan jalan Kongres Luar Biasa (KLB) sebuah strategi politik yang inkonstitusional.
"Moeldoko menggunakan strategi hajar dan hantam serta caplok saja kekuasaan orang lain dengan cara inkonstitusional," kata Ujang kepada Suara.com, Sabtu (6/3/2021).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu, strategi tersebut dilakukan Moeldoko dengan mengambil momentun karena mempunyai kekuatan sebagai bagian istana. Akhirnya, nilai-nilai etika hingga moralitas dikesampingkan.
"Sangat disayangkan kudeta tersebut terjadi di depan mata rakyat Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Moeldoko yang merupakan orang istana," ungkapnya.
Kudeta yang terjadi dalam tubuh Demokrat, kata Ujang, tentu menjadi preseden buruk ke depan. Bahkan, kisruh Demokrat ini tragedi demokrasi di tengah pandemi.
"Siapa pun nanti penguasanya dan orang yang punya kuasa, akan mencaplok dan mengkudeta kekuasaan yang sah di tubuh partai. Ini merupakan tragedi demokrasi di tengah pandemi," katanya.
Sebelumnya, Ketua Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB yang digelar Jumat (5/3/2021).
"Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) Dr Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa periode 2021-2025," kata pimpinan sidang yang dibacakan Jhonny Allen, dikutip dari SuaraSumut.com.
Peserta KLB awalnya mengusulkan dua nama untuk kandidat Ketum Demokrat. Masing-masing, Marzuki Alie dan Moeldoko.
Baca Juga: Terang-terangan Kudeta AHY, Pengamat: Moeldoko Pakai Teori Machiavelli
Hanya saja, Marzuki Alie mengundurkan diri dan dengan demikian secara otomatis menyatakan Moeldoko sebagai calon tunggal dan dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat hasil KLB.
Selain Moeldoko, KLB juga mengukuhkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
Berita Terkait
-
Mahfud MD: Kalau Pemerintah Larang KLB Demokrat Nanti Dinilai Intervensi
-
Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum, KLB Demokrat Jadi Masalah Jika Didaftarkan
-
Jika Tak Mundur dari Istana, Kesannya Moeldoko Sembunyi di Ketiak Presiden
-
Andi Mallarangeng Duga Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat dari AHY
-
Soal KLB, SBY: Bangsa Ini Berkabung, Akal Sehat Telah Mati
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
- 4 Seri MacBook yang Harganya Terjun Bebas di Awal 2026, Mulai Rp8 Jutaan
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
Pilihan
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Kabar Duka, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia di RSPAD Pagi Ini
-
Terungkap! Begini Cara CIA Melacak dan Mengetahui Posisi Ayatollah Ali Khamenei
-
Iran Klaim Hantam Kapal Induk USS Abraham Lincoln Pakai 4 Rudal, 3 Tentara AS Tewas
-
BREAKING: Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel
Terkini
-
CEK FAKTA: Tautan Daftar Mudik Gratis PLN 2026 Beredar, Asli atau Penipuan?
-
Harimau Sumatera Dekati Tim Pagari Agam Saat Pasang Kamera Jebak, Jarak Cuma 5 Meter
-
Padang Pariaman Gelar Pacu Kudo Usai Lebaran Idul Fitri 2026, Ini Lokasinya
-
Jadwal Buka Puasa Bukittinggi Hari Ini, Sabtu 28 Februari 2026
-
Jadwal Buka Puasa Kota Padang, Sabtu 28 Februari 2026