SuaraSumbar.id - Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai tindakan Kepala Staf Presiden, Moeldoko dalam "mengambil paksa" kepemimpinan Demokrat dengan jalan Kongres Luar Biasa (KLB) sebuah strategi politik yang inkonstitusional.
"Moeldoko menggunakan strategi hajar dan hantam serta caplok saja kekuasaan orang lain dengan cara inkonstitusional," kata Ujang kepada Suara.com, Sabtu (6/3/2021).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu, strategi tersebut dilakukan Moeldoko dengan mengambil momentun karena mempunyai kekuatan sebagai bagian istana. Akhirnya, nilai-nilai etika hingga moralitas dikesampingkan.
"Sangat disayangkan kudeta tersebut terjadi di depan mata rakyat Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Moeldoko yang merupakan orang istana," ungkapnya.
Kudeta yang terjadi dalam tubuh Demokrat, kata Ujang, tentu menjadi preseden buruk ke depan. Bahkan, kisruh Demokrat ini tragedi demokrasi di tengah pandemi.
"Siapa pun nanti penguasanya dan orang yang punya kuasa, akan mencaplok dan mengkudeta kekuasaan yang sah di tubuh partai. Ini merupakan tragedi demokrasi di tengah pandemi," katanya.
Sebelumnya, Ketua Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB yang digelar Jumat (5/3/2021).
"Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) Dr Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa periode 2021-2025," kata pimpinan sidang yang dibacakan Jhonny Allen, dikutip dari SuaraSumut.com.
Peserta KLB awalnya mengusulkan dua nama untuk kandidat Ketum Demokrat. Masing-masing, Marzuki Alie dan Moeldoko.
Baca Juga: Terang-terangan Kudeta AHY, Pengamat: Moeldoko Pakai Teori Machiavelli
Hanya saja, Marzuki Alie mengundurkan diri dan dengan demikian secara otomatis menyatakan Moeldoko sebagai calon tunggal dan dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat hasil KLB.
Selain Moeldoko, KLB juga mengukuhkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
Berita Terkait
-
Mahfud MD: Kalau Pemerintah Larang KLB Demokrat Nanti Dinilai Intervensi
-
Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum, KLB Demokrat Jadi Masalah Jika Didaftarkan
-
Jika Tak Mundur dari Istana, Kesannya Moeldoko Sembunyi di Ketiak Presiden
-
Andi Mallarangeng Duga Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat dari AHY
-
Soal KLB, SBY: Bangsa Ini Berkabung, Akal Sehat Telah Mati
Terpopuler
- Pendidikan Gustika Hatta, Pantas Berani Sebut Indonesia Dipimpin Penculik dan Anak Haram Konstitusi
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
Pilihan
-
Heboh Warga Solo Dituduh Buron 14 Tahun, Kuasa Hukum Tak Habis Pikir: Padahal di Penjara
-
7 Rekomendasi HP Gaming Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Agustus 2025, Murah Performa Lancar
-
Neraca Pembayaran RI Minus Rp109 Triliun, Biang Keroknya Defisit Transaksi Berjalan
-
Kak Ros dan Realita Pahit Generasi Sandwich
-
Immanuel Ebenezer: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan
Terkini
-
Semen Padang FC vs PSM Makassar, Pelatih Target Menang Lagi di Laga Kandang: Kita Sudah Persiapan!
-
Hadapi Ketidakpastian Ala BCA: Tips Sukses dari Direktur untuk Ratusan Mahasiswa Unand!
-
Kereta Api Tabrak Mobil Berpenumpang 7 Pelajar SMA di Padang, 1 Meninggal dan 6 Luka-luka!
-
Ancaman Serangan Digital Mengintai Aktivis Sumbar, Ini Hasil Diskusi Publik AJI Padang dan INTERES
-
Penghargaan dari Euromoney Awards for Excellence 2025, Wujud Komitmen BRI Perkuat Layanan