SuaraSumbar.id - Indonesia Corruption Watch atau ICW menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang 2020 yang makin lemah. Sepanjang tahun ini KPK dinilai lebih banyak mengumbar kontroversi ketimbang menunjukan terobosan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Mulai dari menurunnya jumlah tangkap tangan, kegagalan meringkus buronan, problematika kepemimpinan komisioner, termasuk pelanggaran etika. Sampai pada minimnya mengusut perkara-perkara besar," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhan dalam laporan catatan akhir tahun 2020 melalui daring, Rabu (30/12/2020).
Menurut Kurnia, semakin melemahnya KPK tak lepas dari arah politik hukum Indonesia yang lebih memilih melucuti kewenangan lembaga antirasuah melalui perubahan regulasi, dari pada menguatkan lembaga anti rasuah tersebut.
"Tidak bisa dipungkiri, variabel keberhasilan penegakan hukum juga berada pada seberapa jauh dukungan dari cabang-cabang kekuasaan, salah satunya Presiden sebagai pimpinan eksekutif," ujarnya.
Baca Juga: KPK Tetapkan 109 Tersangka Sepanjang 2020, Terbanyak Dari Swasta dan DPR
Ditambah, kata Kurnia, tak ada peran Presiden Joko Widodo yang menunjukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Peran Presiden praktis tidak terlihat dalam isu reformasi penegakan hukum. Alih-alih mendukung, Presiden malah menjadi salah satu aktor utama yang melemahkan pemberantasan korupsi," kata Kurnia.
Menurut dia, Jokowi hanya berorientasi kepada kebijakan sektor ekonomi, terkhusus mengenai investasi.
"Padahal, kepastian hukum berdasarkan penegakan hukum yang profesional dan independen menjadi salah satu masalah klasik dalam kemudahan investasi di Indonesia," tuturnya.
Baca Juga: Sepanjang 2020, KPK Tetapkan 109 Orang Tersangka Korupsi
Berita Terkait
-
Khawatir Ada Loyalis Ganda, ICW Wanti-wanti DPR soal Seleksi Capim: UU KPK Tak Wajibkan Komposisi Pimpinan Diisi APH
-
Sudah Dijadwalkan, Komisi III Bakal Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim-Cawas KPK Pekan Depan
-
KPK Kalah di Praperadilan dari Paman Birin, Anggota Komisi III: Itu Menjadi Koreksi
-
Anggota DPR PKS Sebut Kerja Kejagung-Polri Berkelas: Kenapa Harus Ada KPK Lagi Sih?
-
Gaya Hidup Mewah Tersorot, Giliran KPK Panggil Anak Andhi Pramono dalam Kasus TPPU
Tag
Terpopuler
- Harta Kekayaan Roy Suryo yang Dituduh sebagai Pemilik Akun Fufufafa
- TikToker Intan Srinita Minta Maaf Usai Sebut Roy Suryo Pemilik Fufufafa, Netizen: Tetap Proses Hukum!
- Beda Respons Ariel NOAH dan Raffi Ahmad Kunjungi Patung Yesus Sibea-bea
- Reaksi Tajam Lex Wu usai Ivan Sugianto Nangis Minta Maaf Gegara Paksa Siswa SMA Menggonggong
- Innalillahi, Elkan Baggott Bawa Kabar Buruk Lagi H-1 Timnas Indonesia vs Jepang
Pilihan
-
Kenapa Erick Thohir Tunjuk Bos Lion Air jadi Dirut Garuda Indonesia?
-
Sah! BYD Kini Jadi Mobil Listrik Paling Laku di Indonesia, Kalahkan Wuling
-
Penyerangan Brutal di Muara Komam: Dua Korban Dibacok, Satu Tewas di Tempat
-
Kata Irfan Setiaputra Usai Dicopot Erick Thohir dari Dirut Garuda Indonesia
-
5 Rekomendasi HP Rp 6 Jutaan Spek Gahar, Terbaik November 2024
Terkini
-
Sirekap Pilkada 2024 Tetap Berfungsi Tanpa Akses Internet, Ini Penjelasan KPU Sumbar
-
Pilkada Sijunjung 2024: Siapa Lebih Pro Rakyat? Benny-Radi Utamakan Kontraktor Lokal, Hendri-Mukhlis Tekankan Profesionalisme
-
Pelajar 20 Tahun Diciduk Polisi, Bawa Sabu 15 Gram Siap Edar di Agam
-
Pabrik Karet Vs Bibit Unggul: Debat Panas Pilkada Sijunjung 2024 Berebut Suara Petani
-
Simulasi Pemilu di Solok: KPPS Dilatih Antisipasi Masalah di TPS